Kemenkop dan UKM Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 12 Juni 2019 - 23:36 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2018
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2018

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas laporan Keuangan Kemenkop dan UKM tahun 2018.  

Penyerahan LHP laporan keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Rabu (12/6). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani,  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita,  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro,  Kepala BPKM Thomas Lembong dan sejumlah pimpinan lembaga lainnya.  

Kementerian Koperasi dan UKM telah meraih opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014-2018. 

Menanggapi capaian tersebut,  Irjen Kemenkop dan UKM Adi Trisnojuwono mengatakan hal itu sebagai salah satu indikator upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya,  dalam pengelolaan anggaran, Kemenkop dan UKM senantiasa berupaya  memenuhi azas kepatuhan sesuai standar akuntansi keuangan negara.  

"Kemenkop dan UKM akan terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara baik dengan pengawasan internal yang intensif dan berkelanjutan pada semua unit kerja," kata Adi.  

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutan yang dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan selamat kepada K/L yang telah mencapai opini WTP melaluinya kerja keras dan kerja sama yang baik dengan BPK.  

"Hasil WTP tersebut agar dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat anggaran yang berguna bagi masyarakat dan perekonomian nasional," kata Darmin dalam sambutannya.  

Ia mengharapkan semua K/L semakin meningkatkan Sistem Pengendalian Internal agar menjadi entitas  yang akuntabel dan dipercaya mengelola sumber daya keuangan negara sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.     

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Signify Bebas Kemasan Produk Konsumen Bebas Plastik di 2021

Minggu, 07 Juni 2020 - 12:00 WIB

Signify Bebas Kemasan Produk Konsumen Bebas Plastik di 2021

Setiap tahun, delapan juta ton plastik berakhir di lautan, membunuh satu juta burung laut dan mengancam punah kehidupan ratusan spesies laut. Polusi plastik telah menjadi salah satu masalah…

TPA Cipeucang (Foto Dok WartaKota)

Minggu, 07 Juni 2020 - 11:50 WIB

Pemkot Tangsel Harus Bertanggung Jawab Terkait Bau Sampang TPA Cipeucang

Sudah 2 minggu sejak dinding penahan sampah TPA Cipeucang ambrol dan bau sampah menyebar hingga radius 7 kilometer, tidak kata permintaan maaf dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat…

Penyerahan Bantuan Alat Kesehatan dan Dukungan Personel Tenaga Medis dari Pangkogabwilhan II Kepada Pangdam V/Brawijaya

Minggu, 07 Juni 2020 - 11:30 WIB

Pangkogabwilhan II Serahkan Bantuan Alkes dan Tenaga Medis di Jatim

Pangkogabwilhan II) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E. menyerahkan bantuan Alat Kesehatan (Alkes) dan personel tenaga medis untuk percepatan penanganan Covid-19, kepada Pangdam V/Brawijaya Mayjen…

Rupiah (Foto/Rizki Meirino)

Minggu, 07 Juni 2020 - 11:15 WIB

Apa Sih Maksud Konsep PEN 'Sharing The Pain, Sharing The Burden'? Ini Penjelasan Anak Buah Menkeu

Konsep sharing the pain, sharing the burden atau pembagian beban dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dijelaskan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu dalam acara…

Penanganan lumpur lapindo

Minggu, 07 Juni 2020 - 10:47 WIB

Lanjutkan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Rp 239,7 Miliar

Pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga keandalan tanggul…