Sesalkan Aksi Pembakaran Mapolsek Tambelangan, Khofifah Dukung Polri Usut Tuntas

INDUSTRY.co.id - Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan  aksi pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang, Jawa Timur. Khofifah mendorong Polisi segera memproses hukum siapapun pelaku dan provokator pembakar Mapolsek tersebut. Menurutnya,  perusuh dan pelaku anarkisme harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seperti diketahui, Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Tambelangan Sampang, Jawa Timur dirusak dan dibakar massa, Rabu (22/5.2019) sekira pukul 22.00 WIB. Selain membakar bangunan Mapolsek, massa juga membakar mobil patroli yang ada di halaman kantor.

"Prinsipnya kami mendukung pihak kepolisian untuk  memproses pelaku bila memang terbukti. Hal  seperti ini tidak bisa ditolerir apapun alasannya. Sedari awal kita semua sudah sepakat bahwa Pemilu 2019 harus berjalan damai," ungkap Khofifah disela-sela kunjungan ke Mapolsek Tambelangan, Sampang, Kamis (23/5/2019).

Khofifah menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menahan diri dan  tidak terprovokasi dengan aksi  kelompok yang  membuat Jawa Timur tidak kondusif. Khofifah juga mendukung semua langkah dan upaya Polri/TNI dalam menjaga stabilitas keamanan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

"Jangan mudah termakan isu, segera tabayun (klarifikasi) jika  ada yang kurang jelas.  katanya ini, katanya itu. Cari informasi yang benar-benar valid karena saat-saat seperti ini banyak beredar berita bohong atau hoax yang bermaksud memprovokasi dan mengadu domba masyarakat. Jangan terpancing," imbuhnya.

Terkait aksi demonstrasi 22 Mei lalu, Khofifah mengungkapkan bahwa aksi tersebut lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan keinginan dan menyampaikan aspirasi di negara demokrasi. Demonstrasi, kata dia, adalah cara lain untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah jika dianggap tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Yang menjadi salah apabila aksi yang seharusnya berjalan damai justru diwarnai aksi anarkisme, kekerasan, dan pengrusakan, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa.

Khofifah menekankan, agar semua pihak  menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam konstitusi dan regulasi  termasuk memberi amanah pada Mahkamah Konsitutsi yang memiliki legitimasi untuk memutus sengketa hasil pemilu. Merupakan kewajiban  seluruh elemen bangsa tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

" Demokrasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai berbalik menjadi musibah ". Jika  tidak puas dengan hasil Pemilu maka  makanismenya juga dilaksanakan  secara konstitusional. Jangan sampai keluar dari koridor  itu karena akan merusak tatanan demokrasi yang sudah susah payah kita bangun.