Bamsoet: FKPPI Harus Perkuat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Oleh : Herry Barus | Minggu, 19 Mei 2019 - 11:45 WIB

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)
Bambang Soesatyo Ketua DPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kehadiran organisasi masyarakat (Ormas) jangan sampai menjadi duri dalam daging demokrasi. Ormas harus bisa memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan justru memperlemah ikatan persaudaraan sebangsa.

“Sebagai organisasi yang dibentuk untuk wadah komunikasi putra-putri purnawirawan TNI dan Polri, FKPPI harus menjadi pioner bahwa kehadiran Ormas bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Bukan justru membuat kemelut di tengah masyarakat,” ujar Bamsoet saat menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI, Wanita FKPPI dan HIPWI FKPPI, di Jakarta, Sabtu (18/05/2019).

Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo serta Deputi Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara Marsekal Muda Asep Chaerudin.

Sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Bamsoet meminta Generasi Muda, Wanita, dan HIPWI FKPPI bisa langsung tancap gas menjalankan berbagai program kerja kebangsaan tanpa harus tergantung kucuran dana maupun bantuan. FKPPI justru harus menjadi bukti bahwa Ormas tidak melulu identik dengan proposal, namun identik dengan program kerja pengabdian.

“Dalam kamus FKPPI, bela negara wajib dilakukan tanpa perlu dikomando atau menunggu perintah atasan. Karena dalam setiap insan FKPPI, sudah mengalir darah bela negara. Dimulai dari masing-masing pribadi, disebarkan ke lingkungan sekitar,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini yakin selama masih ada FKPPI, maka kedaulatan Indonesia tetap akan berdiri. Karena keberadaan FKPPI merupakan representasi kekuatan rakyat Indonesia.

“Karena itu FKPPI jangan menjadi benalu dalam NKRI. Setiap kader FKPPI harus menjadi agen kedaulatan, bukan provokator pemecah belah bangsa,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga meminta FKPPI ikut menjaga suasana kondusif jelang pengumuman hasil Pemilu tanggal 22 Mei mendatang. Persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan dibanding kepentingan perorangan ataupun kelompok.

"Apapun hasil keputusan KPU nanti harus kita hormati. Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas, silahkan menggugat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hindari tindakan provokasi yang akan memecah belah keutuhan bangsa," pungkas Bamsoet.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direksi Duta Pertiwi Nusantara

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:40 WIB

Juni 2019, Duta Pertiwi Nusantara Tentukan Besaran Dividen

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk menyebutkan untuk tahun buku 2018 Perusahaan belum memutuskan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan, penentuannya pada saat RUPS bulan Juni 2019.

Plang Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Selasa, 18 Juni 2019 - 16:17 WIB

2019, Duta Pertiwi Nusantara Optimis Tumbuh

Jakarta - PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk memproyeksikan Pendapatan Tumbuh mencapai Rp115 miliar dengan laba bersih Rp9 miliar. Pendapatan bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 143,38 miliar. Jumlah…

Industri daur ulang sampah plastik (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 18 Juni 2019 - 15:05 WIB

Peran Industri Daur Ulang Dorong Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur ulang atau recycle industry.

Siswa SD yang mendapatkan beasiswa BRI

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:25 WIB

Dukung Pemerataan Pendidikan, BRI Gelar Beasiswa Indonesia Cerdas

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli di bidang pendidikan. Sepanjang triwulan…

Banjir Sulteng

Selasa, 18 Juni 2019 - 14:05 WIB

Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir di Sulawesi Tenggara

Bantuan tanggap darurat disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian…