Koperasi Siap Belajar Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 16 Mei 2019 - 15:03 WIB

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno
Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang  baru tiga tahun membuatnya harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan.

"Dalam hal ini kami melihat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitas terjaga. Demikian juga dengan Bank Dunia /World Bank dalam skala global. Karena itu kami tak segan menimba pengalaman dari mereka dan memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya sangat banyak, tercatat ada 138.140 koperasi aktif," kata Deputi Bidang  Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, usai membuka seminar nasional bertema "Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan" di Jakarta, Kamis (16/5).

Seminar tersebut menampilkan narasumber Roberto Akyuwen (analisis eksekutif senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK), Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) dan Video Call dengan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau yang berkedudukan di Meksiko.

Suparno menegaskan Deputi Bidang Pengawasan selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia. Data jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%), dimana di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%). 

"Permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi Deputi Bidang Pengawasan untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia," kata Suparno.

Ia mengakui, indikasi semakin marak terjadinya  praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, dan lain-lain yang berakibat  pada tindakan melawan hukum.

Seminar Nasional Pengawasan Koperasi ini, merupakan forum yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pengawasan koperasi di Indonesia. Seminar nasional ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Dunia di Indonesia, dihadiri oleh Perwakilan OPD Pembina Koperasi di Indonesia, Perwakilan DEKOPIN, Perwakilan Koperasi Induk, dan Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Skema dan Proses Pengawasan Lemah

Sementara itu Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) mengatakan kasus koperasi bermasalah di Indonesia banyak disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan saat ini.

Dalam pengamatannya, setidaknya ada empat hal yang membuat pengawasan koperasi menjadi tidak efektif alias sia-sia.

Pertama, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko. 

Kedua, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar.

Ketiga, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan obyek (koperasi), sehingga semua ASDEP melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama.

Keempat, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja. 

Sedangkan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau melihat belum adanya data lengkap dan akurat terkait koperasi membuat pengawasan menjadi lemah. Untuk kasus pengawasan koperasi di Indonesia, Ia menyarankan pengawasan koperasi bisa bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan seperti yang terjadi di Thailand.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani (ist)

Senin, 01 Juni 2020 - 18:30 WIB

Pengusaha Menjerit 'Enggak Kuat', Apindo Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM, Listrik & Gas untuk Industri

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah agar menurunkan harga BBM industri, listrik dan gas yang dibebankan kepada dunia usaha.

Bersama Komunitas Sepeda Merauke, Danrem 174/ATW Sosialisasi New Normal

Senin, 01 Juni 2020 - 18:00 WIB

Bersama Komunitas Sepeda Merauke, Danrem 174/ATW Sosialisasi New Normal

Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (Danrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Bangun Nawoko mensosialisasikan “New Normal” bersama Komunitas Road Bike Kabupaten Merauke dengan menikmati keindahan…

Leonard Tupamahu Bali United FC

Senin, 01 Juni 2020 - 17:00 WIB

Leonard Tupamahu Berharap Putrinya Jadi Atlet

Leonard Tupamahu, salah satu pemain belakang senior berkualitas milik Bali United adalah salah satu dari sekian banyak pemain yang sudah merasakan berbagai tim di Indonesia. Sepanjang kariernya,…

Marc Anthony Klok

Senin, 01 Juni 2020 - 17:00 WIB

Nomor 10 Idola Marc Anthony Klok

Bagi seorang pesepakbola, nomor punggung adalah sesuatu hal yang cukup penting. Karena dari nomor tersebut seorang pemain terkadang semakin dikenal dan bisa menjadi identitas bagi mereka.

Direktur Network & IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin menandatangani prasasasti peresmian Modern Broadband City Kota Serang dan Kabupaten Lebak

Senin, 01 Juni 2020 - 16:44 WIB

Percepatan Digitalisasi Indonesia, Telkom Modernisasi Jaringan di Kota Serang dan Kabupaten Lebak

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tetap mengoptimalkan operasional network, salah satunya fiberisasi jaringgan demi mendukung terwujudnya pengalaman…