Pemerintah Optimis Miliki 51 Persen Saham PT Freeport

Oleh : Herry Barus | Rabu, 01 Maret 2017 - 18:27 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Istimewa)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimistis pemerintah bisa memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui divestasi.

Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/3/2017), mengatakan pemerintah akan tetap mencari solusi terbaik dalam penyelesaian masalah kontrak dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Saya kira kami akan tetap mencari solusi yang terbaik, sudah ada parameternya kita mau kepemilikan saham itu, Pemerintah Indonesia bisa dapat 51 persen," katanya, saat mengisi kuliah umum di Aula Barat Institute Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Rabu.

Luhut juga mengaku pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk merebut separuh saham perusahaan tersebut.

Bahkan, menurut dia, banyak pihak berebut memberikan dana.

"Ada. Itu kan sudah 'grown field', bukan 'green field' lagi, jadi orang sudah tahu cadangannya, sudah beroperasi, sudah 'approved', ya jadi orang berebutan mau kasih duit," katanya pula.

Selain kepemilikan saham, Menko Luhut juga memaparkan, pihaknya telah melakukan beberapa kebijakan khususnya untuk menyejahterakan rakyat. Salah satunya yakni dengan adanya pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.

"Mengenai pembangunan smelter, kan nilai tambahnya untuk Pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, menikmati dari segi pajak, lapangan kerja dan sebagainya. Kemudian masalah perpajakan, pajak itu kan tentu harus menyesuaikan dengan rezim pajak itu, dimana-mana di dunia juga begitu, tidak bisa nilainya 'down' atau sama besarnya sepanjang masa," ujarnya pula.

Terkait pengelolaannya, lanjut Luhut, pihaknya mempercayakan putra-putri Indonesia, seperti mahasiswa ITB, mahasiswa ITS (Institut Teknologi Surabaya), dan mahasiswa berprestasi lainnya.

Mantan Menko Polhukam itu, juga mengaku ada sejumlah opsi pengambilalihan saham Freeport di antaranya dengan holding BUMN pertambangan.

"Pengelolaan sekarang ini secara teknologi tadi saya bilang ada putra putri Indonesia dari ITB, ITS, dan lain sebagainya, 'kan sudah ada di sana, tinggal nanti perusahaan mana saja yang mau ambil, bisa saja nanti mungkin Perusahaan Antam, bisa saja nanti berkombinasi dengan 'private sector'," kata dia.

Seperti dilansir Antara, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun.

Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT Freeport Indonesia dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK, agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Namun, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan (PHK).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:25 WIB

Jelang KTT G20, Menteri Basuki Tinjau Persiapan Dukungan Infrastruktur

Menjelang Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan Oktober 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peningkatan…

Nestle

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Menteri Bahlil Siap Kawal Perluasan Bisnis Nestle di Indonesia

Dalam kunjungan kerjanya ke Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Head of Operations Nestle Magdi Batato (24/5).…

Pelaku Ekonomi Kreatif di Bali (Foto: Kemenparekraf)

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB

Gaet Investor, Menparekraf Bekali Pelaku Ekraf Bali Strategi Pithching yang Efektif

Untuk menarik investor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membekali pelaku ekonomi kreatif di Bali tentang strategi pithcing yang efektif.

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:04 WIB

Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang harus disiapkan antisipasinya untuk pengurangan…

Tempat Wisata di Venesia (Foto: Instagram/fabianalorenzon_tma)

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB

Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023

Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.