INDUSTRY.co.id -Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk berpartisipasi dalam upaya evaluasi dan perbaikan penggunaan anggaran.
"Jadi 'effort' untuk perbaiki anggaran itu tidak pernah lelah. Itu tidak hanya bisa satu tim, tetapi seluruh K/L juga ikut berpartisipasi dalam pertanggungjawaban anggaran," kata Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di Jakarta, Selasa (28/2/2017)
Menkeu yakin anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan ekonomi yang baik, tetapi juga martabat suatu bangsa.
"Suatu perencanaan penggunaan anggaran yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul, kami tidak rela Indonesia dianggap negara yang tidak diurus secara serius," ucap dia.
Sri mengatakan penganggaran kementerian dan lembaga yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional menjadi penting, sehingga kementerian dan lembaga diharapkan tidak seenaknya dalam membuat perencanaan.
Menkeu terutama menyoroti revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ketika penganggaran mulai dijalankan.
"Apakah sengaja dibuat asal agar jalan dulu, lalu dibuat saja yang bagus-bagus supaya Kemenkeu dan Bappenas setuju lalu direvisi seenaknya sendiri? Ini yang akan memengaruhi daya instrumen fiskal untuk mencapai tujuan nasional," kata Sri seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan revisi DIPA tersebut menggambarkan buruknya perencanaan dan komitmen perencanaan nasional karena teralih untuk tujuan lain, dan semakin besar anggaran menggambarkan kemungkinan terjadinya inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu.
Pada APBN 2017, telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun.
Menkeu Tegaskan Signifikansi Spending Review
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan mengenai pentingnya "spending review" (kajian penganggaran) kementerian dan lembaga sebagai salah satu upaya mengidentifikasi potensi celah fiskal.
"Spending review" membuktikan sekali lagi bahwa efisiensi masih bisa terus diperbaiki, kata Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di Jakarta, Selasa.
"Dan saya akan terus berupaya agar efisiensi tercapai," ucap Sri Mulyani.
"Spending review" tersebut mengkaji aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan APBN dan mencoba mengidentifikasi alternatif celah fiskal sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan perencanaan dan penganggaran, serta kemungkinan kebijakan penghematan.
Hasil "spending review" oleh Dirjen Perbendaharaan menunjukkan adanya potensi celah fiskal sebesar Rp9,6 triliun (TA 2016) dan Rp8,7 triliun (TA 2017) yang masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas, khususnya paket meeting dan honorarium.
"Setiap K/L yang mampu melakukan efisiensi sangat memiliki kontribusi besar terhadap efisiensi anggaran," kata Sri.
Kemenku mencatat bahwa APBN tengah dihadapkan pada tantangan berupa semakin terbatasnya celah fiskal pemerintah, yang dari tahun ke tahun hanya berkisar antara 4-6 persen.
Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada perekonomian karena dengan celah fiskal yang terbatas, pemerintah kurang leluasa mengeluarkan kebijakan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah.
"Masing-masing K/L masih ada ruang untuk memperbaiki efisiensi. Saya minta 'spending review' digunakan untuk melihat pelaksanaan anggaran 2017 agar makin baik," kata Menkeu.
Kementerian dan lembaga berperan penting dalam optimalisasi anggaran, terutama untuk meningkatkan sarana infrastruktur dan kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pada akhirnya, optimalisasi belanja negara tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
