Hak Masyarakat Papua Minta Diperhatikan Dalam Polemik PT Freeport

Oleh : Herry Barus | Selasa, 28 Februari 2017 - 04:21 WIB

Tambang Freeport Grasberg di Provinsi Papua, Indonesia. (Dadang Tri/Bloomberg via Getty Images)
Tambang Freeport Grasberg di Provinsi Papua, Indonesia. (Dadang Tri/Bloomberg via Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemuka agama dari Papua menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membahas tentang belum selesainya polemik PT Freeport Indonesia.

"Kami minta hak masyarakat Papua mendapatkan tempat yang sama penting dalam polemik antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Dan Pak Menteri mendukung hal tersebut," kata Uskup Timika John Philip Saklil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Ia juga meminta agar karyawan Freeport tidak lagi dirumahkan secara sepihak tanpa adanya hal yang tidak manusiawi. Oleh karena hal tersebut, hak-hak dari masyarakat Papua minta didahulukan.

"Maupun nanti akan terus atau berhenti PT Freeport itu, lingkungan hidup haruslah dikembalikan lagi. Selain itu hak-hak misalnya dana yang dikucurkan tidaklah jelas, bilang satu persen akan dikucurkan, tetapi dari berapa," kata Uskup kepada awak media.

Karena adanya proses negosiasi yang berkepanjangan, kesenjangan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua semakin terasa, bahwa perhatian untuk masyarakat setempat kurang dipertimbangkan.

Ia juga menjelaskan bahwa regulasi yang disepakati antara Freeport dan pemerintah belum berdampak baik pada masyarakat.

Sebelumnya, Aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta kepada PT Freeport dan pemerintah Indonesia agar lebih memerhatikan kondisi dampak lingkungan Papua daripada keperluan kontrak bisnis.

"Sudah miliaran ton limbah yang ditumpahkan PT Freeport ke sungai yang ada di Papua. Dan kondisi lingkungan di sekitar pertambangan tersebut sudah tidak baik, hal ini seharusnya juga ada perhatian khusus," kata Melky Nahar.

Saat berdiskusi mengenai aturan mineral yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ekspor tambang, ia mengatakan yang dirugikan adalah masyarakat Papua.

"Saya kira posisi rakyat Papua tidak dipertimbangkan secara serius dalam hal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Freeport sering menggunakan isu lama untuk menekan pemerintah seperti PHK karyawan, suku setempat tidak ingin tambang ditutup dan wacana diajukan arbitrase internasional.

Freeport keberatan dalam melakukan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan menteri ESDM yang baru. Dampaknya, perusahaan tersebut akan merumahkan puluhan ribu karyawan dan mengajukan arbitrase internasional.

Namun, Induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Inc menegaskan akan tetap beroperasi di Indonesia kendati nantinya tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan mengenai status kontrak pertambangan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Sabtu, 21 Mei 2022 - 03:27 WIB

KASAD Resmikan Yon Arhanud 9AWJ dan Yon Armed 20/155 GS/BY

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman S.E., M.M., meresmikan dua satuan baru di wilayah Kodam IX/Udayana, yaitu Batalyon Artileri Pertahanan Udara 9/Angkasa Widya…

Presiden Jokowi

Sabtu, 21 Mei 2022 - 03:13 WIB

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili…

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:00 WIB

Menteri Bahlil Tegaskan Indonesia Tak Akan Ekspor EBT ke Negara Manapun

Terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan ekspor EBT ke negara manapun. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan fokus terlebih dahulu…

Pameran lukisan bertajuk Wanderlust Indonesia

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:35 WIB

Sambut G20 & Dukung Ekonomi Kreatif, KEK Morotai Gelar Pameran Lukisan Bertajuk "Wanderlust Indonesia"

Menyambut G20 yang diadakan di Indonesia pada bulan November 2022 sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2022 dan mendukung ekonomi kreatif, salah satu anak usaha PT Jababeka…

Glamshine Kosmetik Luncurkan Produk Terbaru Aqua Beads

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:10 WIB

Glamshine Kosmetik Luncurkan Produk Terbaru Aqua Beads

Glamshine kosmetik resmi mengeluarkan produk terbaru dengan nama Aqua Beads yang akan di luncurkan pada tanggal 20 Mei, 2022 di Chakra venue & lounge, The Breeze Bumi Serpong Damai (BSD) Kota…