Telkom Terlibat Selenggarakan Jalan Sehat di Kaltara TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita Kementerian PUPR Bangun Saluran Irigasi Primer 3,5 Km dan Sekunder 25 Km di Sumatera Selatan 786 Bilik Huntara Tersisa Segera Dihuni Warga Terdampak Bencana di Palu, Sigi dan Donggala Ribuan Warga Namlea Ramaikan Gelaran Jalan Sehat BUMN Untuk Negeri di Pulau Buru Pegadaian Peringati Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau Buru Voucher Pertamina Kini Bisa Dibeli di Ezeelink

Minggu, 18 Agustus 2019 | 17:12

COMPOSITE 6286.657 29.07 0.47%

MBX 1755.86 8.26 0.47%

KOMPAS100 1270.61 2.17 0.17%

DBX 1113.3 4.48 0.4%

LQ45 980.291 -3.02 -0.31%

INFOBANK15 975.413 -6.63 -0.68%

JII 672.647 0.41 0.06%

BISNIS-27 551.025 1.05 0.19%

IDX30 535.849 -1.6 -0.3%

IDXHIDIV20 501.526 -0.69 -0.14%

Investor33 453.227 -1.74 -0.38%

IDXBUMN20 403.861 -2.14 -0.53%

SRI-KEHATI 390.86 -1.54 -0.39%

MNC36 351.613 0.95 0.27%

SMInfra18 335.972 -1.75 -0.52%

PEFINDO25 336.771 0.85 0.25%

IDXSMC-LIQ 321.151 -1.93 -0.6%

IDXSMC-COM 268.493 0.72 0.27%

JII70 228.912 0.68 0.3%

ISSI 187.242 0.81 0.43%

I-GRADE 175.699 -0.83 -0.47%

IDXV30 140.324 -1.36 -0.96%

IDX80 139.42 -0.33 -0.24%

IDXG30 139.051 -0.67 -0.48%

Hari Ini, Kemenhub Akan Umumkan Aturan Ojek Online

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 13 Februari 2019 - 09:02 WIB

Ilustrasi Pengemudi Gojek (Foto: Serba Gojek)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Aturan ojek online (ojol) segera memasuki babak baru. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dijadwalkan menyampaikan pengumuman penting perihal tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang ojol, Rabu (13/2/2019), hari ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dijadwalkan menggelar konferensi pers pagi hari ini untuk membahas beberapa hal, di antaranya rancangan peraturan menteri mengenai ojek online.

Belakangan, Kemenhub memang tengah mengebut proses penyusunan aturan ini. Rancangan aturan yang disusun bahkan telah melalui uji publik di sejumlah daerah. Sasaran lokasi uji publik yakni Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub Umar Aris mengatakan uji publik ini dilakukan guna mendengarkan masukan dan tanggapan dari para pemangku kebijakan dan pelaku usaha ojol.

"Mengingat pentingnya rancangan peraturan ini, maka saya mengajak kepada seluruh peserta dan stakeholder terkait untuk memberikan masukan, saran dan tanggapan baik secara langsung maupun lisan demi kesempurnaan peraturan ini," kata Umar dalam siaran persnya, Sabtu (9/2/2019) lalu.

Rancangan regulasi ini mencakup kriteria aspek pelayanan sepeda motor, formula biaya jasa, mekanisme penghentian operasional penggunaan sepeda motor yang berbasis aplikasi (suspensi), perlindungan masyarakat, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Mengenai biaya jasa, Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani, mengatakan, poin ini belum mendapatkan kepastian. Pihaknya masih terbuka untuk masukan apabila ada yang perlu ditambahkan dalam rancangan peraturan tersebut.