PT Freeport Gugat Pemerintah RI ke Abritasi Internasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT Freeport Indonesia (PT FI)  memberikan batas waktu 120 hari sesuai perjanjian dengan pemerintah RI, bahwa masalah harus selesai. Jika tidak maka perusahaan tambang milik McMoran ini akan mengajukan arbitrase ke badan hukum internasional.

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson mengatakan, posisi saat ini tidak bisa menerima IUPK untuk melepaskan KK. Pasalnya dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009 menyatakan bahwa Kontak Karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya.

"Beberapa waktu lalu saya kirimkan surat ke Menteri ESDM yang menunjukkan perbedaan antara KK dan IUPK. Dan di situ ada waktu 120 hari di mana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan itu. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah, maka Freeport bisa melaksanakan haknya untuk menyelesaikan dispute," tuturnya, di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Dengan kata lain, Richard menegaskan, kabar yang yang menyebutkan bahwa Freeport telah mengajukan arbitrase ke badan hukum internasional salah. Pasalnya, sesuai aturan yang telah disebutkan bahwa Freeport dan Pemerintah  Indonesia harus menyelesaikan permasalahannya selama 120 hari.

"Jadi hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase, tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase,” tuturnya.

Menanggapi rencana arbitrase Freeport, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapapun.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan,"tuturnya, dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Selain itu, Jonan menilai, langkah Freeport yang menempuh jalur arbitrase lebih baik daripada harus memutus hubungan kerja karyarwannya lantaran tidak bisa ekspor konsentrat.

"Lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah,"ujarnya.

Sebagai perusahaan internasional, Jonan menambahkan, sudah selayaknya Freeport memperlakukan pekerjanya sebagai aset paling berharaga. 

Dengan begitu, tidak ada rencana isu pemecatan karyawan, di mana Freepot menyatakan akan mengurangi produksi karena gudang penampung konsentrat sudah penuh.

"Karyawan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," pungkasnya