Freeport Berhenti Operasi, Masyarakat Jadi Korban

Oleh : Irvan AF | Senin, 20 Februari 2017 - 08:12 WIB

Penambang emas liar di Papua. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Penambang emas liar di Papua. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Timika - Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Mimika, Papua, Athansius Allo Rafra mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dampak sosial yang bakal terjadi pada ratusan ribu warga di wilayah itu jika persoalan masa depan PT Freeport Indonesia tidak segera diselesaikan secepatnya.

Allo Rafra mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Mimika akan menjadi korban langsung jika Freeport tidak lagi beroperasi.

"Saya tidak melihat kepentingan lain, tapi saya melihat kondisi masyarakat Mimika nanti seperti apa jika masalah di Freeport ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Pengaruh Freeport terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Mimika sangat besar. Itu tidak bisa kita pungkiri," ujar Allo di Timika, Minggu (19/2/2017).

Dia berharap pemerintah mengedepankan sikap bijaksana dalam menangani masalah PT Freeport terutama terkait perubahan status perusahaan tambang itu dari rezim kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Tolong pemerintah memikirkan solusi terbaik dalam menangani masalah yang terjadi di PT Freeport. Keputusan apapun yang dikeluarkan harus mempertimbangkan nasib puluhan ribu pekerja beserta keluarga mereka, juga masyarakat asli di Mimika yang menggantungkan hidup dari PT Freeport," katanya.

Dengan tidak lagi mendapat izin ekspor selama satu bulan terakhir sejak 12 Januari 2017 dan telah berhenti berproduksi sementara sejak 10 Februari 2017, PT Freeport dipastikan tidak dapat memenuhi kewajiban pajak serta royalti kepada pemerintah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Padahal pajak dan royalti yang disumbangkan PT Freeport tersebut merupakan sumber penerimaan terbesar Kabupaten Mimika selaku daerah penghasil.

"Sudah pasti Mimika akan kehilangan penerimaan dalam jumlah yang sangat besar tahun ini terutama yang bersumber dari royalti dan bagi hasil pajak pertambangan," ujar Allo Rafra yang juga pernah menjabat Ketua Komisi A DPRD Mimika itu.

Ketidakjelasan masa depan Freeport juga berdampak langsung bagi 32.200 karyawan yang bekerja di perusahaan itu.

"Sekarang ada 32.200 karyawan yang bekerja di Freeport maupun perusahaan-perusahaan kontraktor serta privatisasinya. Kalau ditambah dengan keluarga (istri dan anak-anak), sudah berapa banyak yang nanti jadi korban. Selama ini mereka menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai karyawan," tutur Allo Rafra.

Pengalaman Dari pengalaman tahun 2011 saat Freeport berhenti beroperasi akibat mogok kerja ribuan karyawan yang digalang SPSI, menurut Allo Rafra, ada banyak pengalaman yang bisa diambil hikmahnya.

"Tahun 2011 ekonomi di Timika benar-benar lumpuh total. Orang ke bank mau cek uang, ternyata tidak ada uang gaji yang masuk. Kredit macet dimana-mana. Mau bayar rumah kontrakan saja susah," katanya.

Ada banyak karyawan yang terpaksa harus jual segala aset mereka untuk bisa bertahan hidup. "Apakah kita menginginkan kondisi seperti itu terjadi lagi sekarang," kata Allo Rafra.

Menurut dia, situasi dan kondisi yang terjadi di PT Freeport juga bisa memberikan dampak buruk bagi stabilitas keamanan secara keseluruhan di Mimika.

Adapun bagi warga asli Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Mimika, keberlangsungan operasi pertambangan PT Freeport juga sangat membantu mereka, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan gratis melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dan RS Waa-Banti Tembagapura.

Belum lagi soal masa depan dan kelanjutan program beasiswa bagi sekitar 800 pelajar dan mahasiswa Papua yang kini tersebar di berbagai kota studi di Indonesia, bahkan di luar negeri.

"Kalau Freeport lumpuh dan tidak beroperasi lagi, siapa yang mau tanggulangi semua itu. Apakah pemerintah sanggup? Saya kira ini menjadi bom waktu yang harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah," ujar Allo Rafra.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat memaparkan proyek IKN di ajang Paviliun Indonesia

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:00 WIB

Gelar Dialog di Paviliun Indonesia Davos, Kepala Otorita IKN Beberkan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara

Indonesia Pavilion kembali menyelenggarakan sesi diskusi dengan tema “Nusantara: Indonesia New Capital City and Opportunities for The Future” pada Rabu siang waktu setempat (25/2). Sesi…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:53 WIB

Menteri Basuki Ajak Kementerian/Lembaga dan Swasta Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan…

Koperasi (Ist)

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:20 WIB

KemenKopUKM Kirim 3 Surat Teguran 'Keras' untuk KSP Sejahtera Bersama

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Perkoperasian telah mengirim 3 surat, surat pertama teguran kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), untuk mematuhi…

Indosiar Tayangkan Timnas FIFA Machday Indonesia VS Bangladesh

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:00 WIB

Indosiar Tayangkan Timnas FIFA Machday Indonesia VS Bangladesh

Indosiar sebagai stasiun televisi hiburan terdepan membuktikan sebagai rumah sepak bola Indonesia. Stasiun grup EMTEK ini secara konsisten menghadirkan laga seru dari sederet kompetisi dan turnamen…

PT Biotek Farmasi Indonesia Berkolaborasi dengan PERALMUNI Memperkenalkan Produk Biotechnology Processed Material

Jumat, 27 Mei 2022 - 07:30 WIB

PT Biotek Farmasi Indonesia Berkolaborasi dengan PERALMUNI Memperkenalkan Produk Biotechnology Processed Material

Sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan produk import termasuk produk farmasi, maka PT BIOTEK FARMASI INDONESIA sebagai perusahaan…