Kenaikan UMP 2019 Disambut Industri Alas Kaki

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 25 Oktober 2018 - 17:53 WIB

Presiden Jokowi Sepatu Snaker Lokal Mampu Bersaing di Pasar Global (Foto Setkab)
Presiden Jokowi Sepatu Snaker Lokal Mampu Bersaing di Pasar Global (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Lantas bagaimana respon pengusaha? Yah salah satunya dari Asosiasi Persepatuan Indonesia menyambut baik kenaikan UMP sebesar 8,03 persen tersebut.

“Asosiasi mengapresiasi terbitnya PP ini, setidaknya memberikan kepastian dunia usaha,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Bakri.

Dia juga mengaku siap menjalankan kebijakan kenaikan upah karyawan per Januari 2019 mendatang. "Karena ini sudah ditetapkan jadi kesepakatan bersama, rasanya kami akan mematuhi regulasi karena ini sudah menjadi regulasi dan berjalan secara positif," ujarnya.

Kendati demikian, dia enggan mengomentari besaran kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. "Kalau bicara masalah tinggi atau tidaknya, relatif," ujar dia.

Sebagai informasi, Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE tersebut.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018. lnflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen.

"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen," demikian tertulis dalam SE tersebut.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil saat musnahkan komoditas Ilegal

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:55 WIB

Barantan Gandeng Polri Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jakarta - Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan Kepolisian. Kerjasama dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE Kemenperin, Putu Juli Ardika

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:15 WIB

AMMDes Pengumpan Ambulans Jadi Pilot Project di Banten

Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan pada Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di seluruh daerah Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:40 WIB

Bikin SDM Industri Kompetitif, Kemenperin Susun Kurikulum Hingga Usul Insentif

Kementerian Perindustrian terus memacu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri. Langkah strategis yang telah dilakukan, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan…

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira Puspadewi

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:00 WIB

Sinergi Pengembangan Destinasi Pariwisata baru di Bakauheni, Lampung

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoerdan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira…

Dirjen Bina Konstruksi selaku Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin

Rabu, 17 Juli 2019 - 08:55 WIB

Ini Hasil Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Atas Peristiwa Runtuhnya Formwork Pierhead Tol BORR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi atas…