Kenaikan UMP 2019 Disambut Industri Alas Kaki

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 25 Oktober 2018 - 17:53 WIB

Presiden Jokowi Sepatu Snaker Lokal Mampu Bersaing di Pasar Global (Foto Setkab)
Presiden Jokowi Sepatu Snaker Lokal Mampu Bersaing di Pasar Global (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Lantas bagaimana respon pengusaha? Yah salah satunya dari Asosiasi Persepatuan Indonesia menyambut baik kenaikan UMP sebesar 8,03 persen tersebut.

“Asosiasi mengapresiasi terbitnya PP ini, setidaknya memberikan kepastian dunia usaha,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Bakri.

Dia juga mengaku siap menjalankan kebijakan kenaikan upah karyawan per Januari 2019 mendatang. "Karena ini sudah ditetapkan jadi kesepakatan bersama, rasanya kami akan mematuhi regulasi karena ini sudah menjadi regulasi dan berjalan secara positif," ujarnya.

Kendati demikian, dia enggan mengomentari besaran kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. "Kalau bicara masalah tinggi atau tidaknya, relatif," ujar dia.

Sebagai informasi, Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE tersebut.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018. lnflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen.

"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen," demikian tertulis dalam SE tersebut.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Atal S Depari Ketua PWI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 07:00 WIB

Ketum PWI: Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden…

Pemilu 2019(Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 April 2019 - 06:26 WIB

Pemblokiran Jurdil2019.org Ciderai Demokrasi

Pemblokiran situs Jurdil2019.org oleh Kemenkominfo dan Bawaslu dinilai telah menciderai demokrasi, karena prosesnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Telebih lagi, amanah UU mewajibkan pemerintah…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 23 April 2019 - 06:12 WIB

Kebijakan Fiskal Pemerintah yang Pruden Mendukung Pencapaian Target Pembangunan APBN 2019

Jakarta - Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan…

Diskusi hari bumi bersama BNI Syariah

Selasa, 23 April 2019 - 05:54 WIB

BNI Syariah Dukung UMKM Lakukan Green Activity

Jakarta - Dalam mendukung program Pemerintah yaitu SDG’s (Sustainable Development Goals) dan Green Banking, BNI Syariah berupaya untuk mendorong pengusaha UMKM dalam menerapkan green activity.…

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi (kemeja putih) didampingi Direktur BTN, Budi Satria (kanan), sedang berbincang-bincang dengan calon konsumen KPR BTN ketika sedang melakukan akad kredit di Medan, Sumatera Utara, Senin (22/04/2019).

Selasa, 23 April 2019 - 01:35 WIB

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal untuk 8.500 Unit Rumah Bernilai Rp1 Triliun

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, menggelar akad massal untuk 8.500 unit rumah yang digelar secara serentak di seluruh kantor cabang perseroan dengan total nilai mencapai lebih…