Perubahan Status PTFreeport Harus Jamin Penerimaan Bagi Negara

Oleh : Herry Barus | Selasa, 14 Februari 2017 - 03:51 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perubahan status PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus tetap menjamin adanya penerimaan bagi negara.

"Dalam UU Minerba, sudah diamanatkan bahwa bentuk apapun kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha, maka penerimaan pemerintah harus dijamin lebih baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (13/2/2017)

Sri Mulyani menjelaskan kepastian adanya penerimaan itu sangat penting bagi kepentingan Indonesia karena dana itu bisa bermanfaat untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah dan mengurangi kesenjangan.

"Penerimaan itu banyak sekali dimensinya, ada pajak, ada royalti, ada PBB, ada juga iuran yg lain dan juga dari sisi kewajiban mereka harus melakukan divestasi serta kewajiban membangun smelter," katanya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kepastian berusaha serta jaminan tidak ada hambatan yang bisa mengganggu iklim investasi dan memberikan ketidakpastian bagi investor atas prospek ekonomi Indonesia.

"Kita juga perlu memberi kepastian kepada para pengusaha, sehingga mereka perlu untuk melakukan perencanaan. Karena mereka juga perusahaan public, jadi mereka harus bertanggung jawab pada 'shareholders'," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, apapun bentuk kerja sama yang akan dipilih PT Freeport, Sri Mulyani menginginkan adanya kepastian terkait penerimaan negara dan kepastian bagi dunia usaha agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.

"Kepastian bagi republik untuk mendapatkan hak yang lebih baik, dan kepastian bagi mereka supaya mereka bisa merencanakan investasi dalam jangka panjang dan jumlahnya signifikan, baik di pertambangan maupun di hilirnya," ujarnya.

Seperti dilansir Antara, sebelumnya, PT Freeport mengaku belum menemukan titik temu dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terkait peralihan IUPK dari rezim KK yang sudah berlangsung selama 50 tahun.

"Kami masih menunggu IUPK sementara sehingga bisa ekspor namun izin dari pemerintah belum keluar," kata Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama, usai Rapat Dengar Pendapat Umum di Komplek DPR Senayan, Kamis (9/2).

Dengan demikian, hhingga saat ini produksi dari PT Freeport Indonesia masih terhambat akibat belum bisa melakukan ekspor.

Namun, Riza menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen untuk mengubah izin menjadi IUPK agar bisa melakukan ekspor, hanya saja prosesnya masih dibicarakan dengan pemerintah terkait adanya beberapa syarat yang belum ada titik temu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:37 WIB

Toyota xEV Center Diresmikan, Kemenperin Optimis Industri Otomotif Tanah Air Akan Jadi Pemain Penting Gobal Supply Chain

Pemerintah terus berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Langkah strategis ini bertujuan agar Indonesia menjadi negara yang mampu…

Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/05/2022). (Foto: Humas Kemenkeu)

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:21 WIB

Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

Jakarta-Dalam merespons kenaikan harga komoditas, pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan atau sustainable.…

MAKUKU Air Diapers Comfort

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:00 WIB

MAKUKU Air Diapers Comfort: Popok Super Nyaman, Kering Hingga 8 Jam

MAKUKU, pelopor popok anti gumpal, meluncurkan varian terbaru MAKUKU Air Diapers Comfort yaitu popok terjangkau dan berkualitas tinggi dengan inti struktur SAP yang mampu menyerap lebih baik…

Wapres Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury bertolak ke Sultra untuk melakukan kunjungan kerja, Kamis ((19/04/2022) pagi. (Foto: BPMI Setwapres)

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:17 WIB

Wapres Akan Groundbreaking Kawasan Industri di Konawe Utara

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) guna melakukan kunjungan kerja (kunker), Kamis (19/05/2022) pagi.…

Dirjen ILMATE Taufiek Bawazier saat meresmikan Toyota xEV Center

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:10 WIB

Kemenperin Harap Toyota xEV Center jadi Katalisator Pengembangan Teknologi Kendaraan Listrik di RI

Kemenperin berharap, Toyota xEV Center sebagai katalisator pengembangan teknologi dan industrialisasi kendaraan elektrifikasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi serta…