Sebanyak 7 Suku di Papua Minta Dialog Soal Freeport

Oleh : Irvan AF | Minggu, 12 Februari 2017 - 15:08 WIB

Tambang Freeport Grasberg di Provinsi Papua, Indonesia. (Dadang Tri/Bloomberg via Getty Images)
Tambang Freeport Grasberg di Provinsi Papua, Indonesia. (Dadang Tri/Bloomberg via Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Timika - Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mengatakan bahwa masyarakat tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia menginginkan adanya dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan perwakilan tujuh suku.

"Masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi yang diwakili masing-masing kepala suku," kata Lenis di Timika, Minggu (12/2/2017).

Ia mengatakan permintaan tersebut diungkapkan masyarakat tujuh suku (Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni) melalui masing-masing kepala suku pada pertemuan beberapa hari lalu.

"Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi hak-hak ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan Freeport menuju 2021," tuturnya.

Secara khusus dalam dialog dimaksud, menurut Lenis, perwakilan tujuh suku juga akan membicarakan terkait tanggung jawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pemilik hak ulayat wilayah konsensi.

Termasuk pembinaan kembali Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang didalamnya juga terdapat lima suku yang lain.

"Masyarakat menginginkan agar apa yang menjadi hak mereka itu yang seharusnya diberikan langsung kepada mereka dan tidak lagi harus dikelolah oleh Freeport tetapi oleh masyarakat sendiri, jangan lepas kepala lalu pegang ekor," katanya.

"Dari dana itu kan masyarakat bisa bangun rumah, membuka usaha dan termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Lenis yang mengatasnamakan perwakilan tujuh suku menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dengan resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Kamis, 26 Mei 2022 - 18:00 WIB

Ketua MPR RI Hadiri Pernikahan Ketua MK dengan Idayati

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo turut bahagia atas kelancaran prosesi pernikahan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden…

Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 - 17:19 WIB

Pandemi Melandai, Presiden Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit

Presiden Joko Widodo berharap melandainya pandemi menjadi momentum aktivitas seni dan budaya untuk bangkit kembali setelah terhenti selama dua tahun. Pernyataan ini disampaikan Presiden setelah…

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama Anindya Bakrie saat berfoto bersama Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone

Kamis, 26 Mei 2022 - 15:30 WIB

Bertemu Menteri Investasi Inggris, Bahlil Pastikan Kerja Sama RI-Inggris Bakal Diteken pada KTT G20 di Bali

Di sela kunjungan kerjanya ke Davos, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Investasi Inggris Lord Grimstone kemarin siang (25/5)…

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming

Kamis, 26 Mei 2022 - 15:00 WIB

Ini Kontribusi 50 Tahun HIPMI untuk Indonesia Menuju Era Keemasan

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sedang menuju era keemasan yang tahun ini akan menginjak usia 50 tahun. Anggota HIPMI di seluruh Indonesia akan tetap berjuang untuk membangun ekonomi…

Mentan SYL menyaksikan Porang yang akan diolah

Kamis, 26 Mei 2022 - 14:52 WIB

Kementan Dukung Investor Bangun Pabrik Olahan Porang Skala Besar di Lombok Barat

Pabrik pengolahan porang menjadi tepung glukomanan berkadar 90 persen mulai dibangun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.