DPR Khawatirkan Dua Juta Warga Papua Tak Miliki E-KTP

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengkhawatirkan warga Papua tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 karena sampai saat ini belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"KTP elektronik merupakan syarat sah untuk menggunakan hak pilih. Akan tetapi, sekitar 2.000.000 jiwa warga Papua belum memiliki KTP-el," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin(27/8/2018)

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi data pemilih yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa sekitar 2.000.000 warga Papua tidak memiliki KTP elektronik.

Menurut Bamsoet, merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa KTP elektronik menjadi syarat sah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sehingga seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas harus memiliki KTP-el.

Politikus Partai Golkar ini meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua segera melakukan pendataan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga yang belum memiliki KTP elektronik secara menyeluruh.

"Warga yang belum memiliki KTP elektronik agar segera dilakukan perekaman retina dan pencetakan KTP elektronik sehingga hak suaranya pada Pemilu 2019 dapat terjamin," katanya.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Disdukcapil agar melakukan optimalisasi kinerja dalam memperbaiki sarana dan prasarana perekaman KTP elektronik sehingga sesuai dengan target pemerintah pusat.

"Salah satu kendala dalam perekaman KTP elektronik adalah rusaknya alat perekaman," katanya.

Bamsoet juga mengimbau Disdukcapil Provinsi Papua untuk lebih berperan aktif dalam mengajak masyarakat melakukan perekaman data bagi seluruh warga provinsi di ujung timur Indonesia itu.

"Agar warga Papua yang belum memiliki KTP elektronik segera melakukan perekaman retina," katanya.