INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat politik Said Salahudin, berpendapat pertemuan antara Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa malam  (24/7/2018) ini diperkirakan belum bisa menghasilkan satu kesepakatan akhir terkait pembentukan koalisi.

Agenda pertemuan mereka, menurut pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) ini, di Jakarta, Selasa, tampaknya masih akan membahas seputar pematangan rencana koalisi antara Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan beberapa parpol lainnya.

"Jadi, Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) datang ke rumah SBY (Ketua Umum Partai Demokrat) nanti malam saya kira masih dalam rangka 'ta'aruf'. Katakanlah 'ta'aruf' politik antara Gerindra dan Demokrat. Belum sampai pada acara 'khitbah' atau malam pinangan Prabowo kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," tuturnya.

Sebab, lanjut dia, kalau sudah sampai pada tahap meminang, Prabowo tentu tidak akan datang sendirian. PKS dan PAN pasti akan ikut mengiring.

"Saya menduga, selain akan mematangkan pembicaraan seputar rencana kerja sama politik di antara kedua partai, Prabowo juga datang untuk membicarakan soal sikap PKS dan PAN dalam hal koalisi yang dibangun nantinya menyepakati duet Prabowo dan Agus Harimuti Yudhoyono (AHY)," ujar Said.

Menurut dia, Prabowo tentu perlu menjelaskan kepada SBY mengenai sikap dari parpol lain yang sudah dijajaki sebelumnya, terutama dari PKS dan PAN, apabila Prabowo dimajukan bersama AHY sebagai calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan diusung oleh koalisi.

Termasuk juga Prabowo perlu menggambarkan kepada SBY terkait sikap PKS dan PAN bilamana opsinya Prabowo harus disandingkan dengan tokoh selain AHY.

"Soal pendanaan atau pengadaan logistik Pemilu saya kira juga akan menjadi agenda pembicaraan keduanya. Jadi garis besar pertemuan Prabowo-SBY nanti malam sepertinya tidak akan lari dari dua isu penting, yakni 'power sharing' dan logistik Pilpres," jelas Said seperti dilansir Antara.

Kalau Demokrat yang mendapatkan posisi cawapres, kata dia, maka bagaimana nanti pola pengadaan logistiknya.

Siapa akan menanggung pembiayaan apa Kompensasi politik apa yang kemudian dianggap pantas diberikan kepada PKS, PAN, dan parpol koalisi yang lain jika koalisi itu kelak menang di Pilpres, kata Said.

Begitu pula jika Demokrat setuju berkoalisi dengan Gerindra tanpa posisi cawapres. Berapa banyak kursi menteri yang dianggap sepadan untuk diberikan kepada Demokrat jika mereka menang. Bagaimana juga dengan sistem pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing parpol terkait pengadaan logistik Pilpres.

"Kira-kira pembicaraan seputar hal itu yang saya duga akan dibicarakan oleh Prabowo bersama SBY nanti malam," tambahnya.

Soal "power sharing" dan penyediaan logistik Pemilu ini publik harus paham bahwa yang demikian itu merupakan hal yang lumrah dibicarakan oleh partai politik manapun yang akan membangun suatu koalisi. Di kubu petahana pun kedua isu itu menjadi agenda pembahasan.

Masalahnya, kata Sad, isu mengenai "power sharing" selama ini selalu ditutup rapat-rapat oleh partai politik. Mereka menganggap isu itu tabu untuk dikemukakan secara terbuka kepada publik, sebab mereka khawatir akan dituding melakukan politik transaksional atau politik "dagang sapi". Disini salahnya parpol.

"Menurut saya isu 'power sharing' justru harus dipandang sebagai hal yang biasa saja dalam politik sebagai derivasi dari fungsi rekrutmen partai politik. Itu praktik yang sah dalam suatu negara demokrasi," ucapnya.

 Jangan rakyat dibodohi. Ke publik bilang tidak ada bagi-bagi kursi karena koalisi dibangun tanpa syarat, tetapi diam-diam di internal koalisi justru sibuk kasak-kusuk atau bahkan "baku-hantam" untuk berebut kursi dan posisi, tegasnya.