INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Upaya pemerataan akses literasi dan perluasan bahan bacaan di tanah air mendapat dorongan kuat. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Pagu Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp417,725 miliar.

Selain menyetujui pagu anggaran tersebut, Komisi X DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar guna memperkuat berbagai program strategis literasi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Keputusan ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati.

Alokasi Anggaran dan 5 Program Prioritas Perpusnas
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menjelaskan bahwa Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp417,725 miliar diperoleh setelah Perpusnas mendapat tambahan Rp50 miliar dari pagu indikatif awal sebesar Rp367,725 miliar.

Tambahan anggaran Rp50 miliar tersebut dialokasikan secara spesifik untuk memperkuat lima program prioritas Perpusnas, yaitu:
1. Bantuan Bacaan Bermutu (Rp40,309 Miliar): Dialokasikan untuk 10.000 lokus bantuan serta 10.000 lokus pembinaan pengelola.
2. Relawan Literasi Masyarakat / RELIMA (Rp3,475 Miliar): Peningkatan target peserta dari 360 menjadi 500 orang.
3. KKN Tematik Literasi (Rp2,3 Miliar): Peningkatan target dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat.
4. Pengadaan Jurnal Elektronik (Rp3,5 Miliar): Penyediaan 3 paket jurnal elektronik bereputasi.
5. Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Rp415,7 Juta): Peningkatan standar mutu perpustakaan sekolah.

Aminudin menegaskan bahwa program bantuan bacaan bermutu kembali diprioritaskan karena tingginya kebutuhan masyarakat desa akan akses buku berkualitas. 

"Pada tahun 2026 program ini sempat dihentikan karena keterbatasan anggaran, padahal tuntutan masyarakat terhadap bacaan bermutu di desa sangat tinggi," terangnya.

Fokus Afirmatif Daerah 3T dan DAK Nonfisik 2027
Guna menjangkau kelompok marginal dan wilayah terpencil, Perpusnas menerapkan pendekatan afirmatif. Sebanyak 269 provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas DAK Nonfisik 2027 dengan total alokasi dana sebesar Rp118,75 miliar.

Penentuan wilayah prioritas didasarkan pada tingkat kapasitas fiskal daerah (diprioritaskan daerah rendah/sangat rendah), kesiapan lembaga, status akreditasi perpustakaan, serta evaluasi pelaksanaan program sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro turut menyoroti indikator kinerja perpustakaan, apakah diukur dari kuantitas koleksi, angka kunjungan, atau intensitas kegiatan. Menanggapi hal tersebut, Aminudin menjelaskan bahwa keberhasilan layanan perpustakaan tidak bisa dinilai secara parsial, melainkan secara komposit dan terintegrasi.

"Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat. Namun, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat dan angka kunjungan juga indikator yang sangat vital. Selain itu, program perpustakaan perlu terus dikembangkan melalui kreativitas, diversifikasi, dan diferensiasi agar tetap relevan," ungkap Aminudin.

Seluruh usulan tambahan anggaran sebesar Rp307,774 miliar selanjutnya akan diserahkan Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas sesuai dengan mekanisme penganggaran nasional. 
Melalui penguatan anggaran ini, Perpusnas berkomitmen meningkatkan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan.