INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini bahwa tidak ada yang melarang Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo, namun setidaknya pertemuan tersebut dilakukan setelah pilkada digelar.
"Saya kira Presiden Jokowi pasti menerimanya, ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 lah supaya tidak menjadi isu politik," kata Wapres Kalla di Jakarta, Jumat (3/1/2017).
Wapres menyarankan agar semua masing-masing pihak tenang dan menunggu setelah pelaksanaan pilkada 15 Februari 2017.
Seperti dilansir Antara, JK mengaku secara pribadi punya hubungan dengan SBY karena selama lima tahun pernah mendampingi sebagai wakil presiden pada 2004-2009.
"Saya secara pribadi punya hubungan selama lima tahun dengan Pak SBY. Ya, sebagai wapres tentu tidak bisa mengambil putusan total, tentu banyak hal yang bisa diambil oleh Pak Presiden. Karena itu keinginan beliau untuk ketemu Presiden Jokowi wajar juga," ujarnya.
Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku ingin bertemu dan berbicara "blak-blakan" dengan Presiden Joko Widodo ihwal isu keterkaitannya dengan aksi damai umat Islam 4 November 2016, serta rencana pengeboman hingga makar.
"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu Presiden kita Bapak Jokowi. Kalau bisa bertemu saya mau bicara dengan beliau 'blak-blakan', siapa yang melaporkan kepada beliau info intelijen yang menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, mengaitkan saya dengan rencana pengeboman Istana Negara dan urusan makar," kata SBY di Jakarta, Rabu (1/2).
Menurut dia, alangkah bagusnya jika dirinya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi agar terdapat penjelasan terkait hal-hal yang benar dan tidak benar.
"Ada tiga sumber yang memberi tahu saya, bahwa beliau (Jokowi) juga ingin bertemu saya tapi dilarang dua-tiga orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya hebat juga bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya yang juga mantan Presiden," ujar SBY.
Sementara itu seperti dilansir TOPIK.id,Presiden Joko Widodo didesak untuk segera menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengerem polemik yang berkembang. Polemik itu terkait siapa pembisik yang melarang Jokowi menemui SBY untuk menyelesaikan masalah politik yang memanas jelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.
"Itu perlu diclearkan biar tidak terus terjadi syakwasangka baik di kalangan elite maupun rakyat. Kalau Jokowi dan SBY sudah ketemu, pasti rakyat tidak akan bertanya-bertanya lagi secara liar," ujar Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Umbu Pariangu Kamis (2/2/2017).
Menurut Umbu, kedua pemimpin negara itu perlu berembuk dan buka-bukaan mengenai siapa pembisik yang mengahalangi pertemuan keduanya. Jika tidak, maka energi pemerintahan akan terkuras karena polemik yang terus terjadi.
"Dua negarawan ini harus segera duduk semeja untuk klarifikasi terutama soal siapa pembisik itu, dan apa intensinya. Kalau memang ada kepentingan lain yang ingin dijalankan, sebaiknya hal tersebut tak usah ditutup-tutupi demi kebaikan bersama," tegas Umbu.
