INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Komaruddin Watubun menyebut tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal ketidaknetralan oknum lembaga negara dalam pemilihan kepala daerah berlebihan.
"Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY tersebut," kata Komaruddin keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/6/2018)
SBY sebelumnya menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Ia menilai SBY sedang berlaku seolah-olah menjadi korban atau "playing victim".
Komaruddin balik mempertanyakan pernyataan SBY itu. Dia menyoal kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar saat tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan alat IT di Komisi Pemilihan Umum saat pemilu anggota legislatif 2009.
Komaruddin juga menyebut SBY ada dugaan memberikan iming-iming jabatan pengurus teras partai kepada komisioner KPU Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.
Tak hanya itu, Komaruddin juga menyebutkan sejumlah serangan lain, seperti dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009, dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana bantuan sosial untuk keperluan pemilu, dan dugaan penggunaan intelijen dalam pilpres 2004 dan 2009.
Komaruddin pun meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan era dirinya dan Joko Widodo saat ini.
Menurut Komaruddin, PDIP tentunya sudah menang dalam pilkada lalu jika memang menggunakan aparat negara.
Ia pun menyebut serangan ke pemerintahan Jokowi menunjukkan SBY tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara, tetapi partai dan keluarganya.
"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit. Lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," ujarnya.
Komaruddin mengatakan bahwa SBY sebaiknya buka-bukaan perihal apa yang terjadi dalam pilpres 2004 dan 2009 ketimbang terus menyalahkan Jokowi dan aparat negara.
