Inilah Besaran THR Bagi Pemimpin dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural

Oleh : Ridwan | Jumat, 25 Mei 2018 - 13:55 WIB

Lampiran Daftar perhitungan THR PNS
Lampiran Daftar perhitungan THR PNS

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural.

Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya, bunyi Pasal 2 PP ini.

LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil-nya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tunjangan hari raya sebagaimana, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan, bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Menurut PP ini, pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni. Dalam hal pembayaran THR sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Ditegaskan dalam PP ini, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Mei 2018 itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Jumat, 24 Mei 2019 - 17:17 WIB

Ririek Ferdiansyah Didapuk Jadi Dirut Telkom

Jakarta - PT Telkom Indonesia mendapuk Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Samsung Galaxy A2 Core

Jumat, 24 Mei 2019 - 16:14 WIB

Samsung Luncurkan Galaxy A2 Core, Smartphone 4G Harga Satu Jutaan

Samsung Galaxy A2 Core dibenamkan Exynos 7870 dan Android Go mengoptimalkan performa dan baterai tahan lebih lama

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:21 WIB

Sediakan Pangan Murah, Launching TTI Center Disambut Gembira Warga Bogor

Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus memperluas jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), sebagai pusat perbelanjaan yang menjual berbagai komoditas…

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:15 WIB

Mandiri Syariah Perluas Penggunaan Data Dukcapil

Jakarta — PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan KTP Elektronik Dukcapil.

PLN Hentikan 11 Proyek Pembangkit Listrik Kapasitas 147 MW

Jumat, 24 Mei 2019 - 13:27 WIB

Libur Lebaran, PLN Matikan 20 Pembangkit Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero akan mematikan 20 pembangkit listrik miliknya menyusul adanya potensi penurunan daya listrik di Hari Raya Lebaran.