20 Tahun Reformasi, Kang Hasan Sebut Habibie Sang Pendobrak

INDUSTRY.co.id - Bandung- Tepat Dua Puluh tahun era reformasi bergulir. Ditandai dengan  lengsernya  Presiden Soeharto sebagai simbol  Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam. Berbagai polemik dan intrik politik, mewarnai era demokrasi yang dimulai sejak diangkatnya Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto.

Bagi Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin yang menjadi ajudan Presiden Habibie saat itu menyebut atmosfir reformasi yang kita rasakan tidak terlepas dari sosok  yang dikenal genius dibidang penerbangan yakni Habibie. Menteri Riset dan Teknologi 2 Periode pada masa orde baru itu adalah sosok yang reformis sejati yang meletakan fondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis ditengah gejolak disintegrasi bangsa.

Habibie, kenang Hasan langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis. "Habibie juga yang membuka ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dibuka lebar hingga

Pria yang akrab disapa Kang Hasan itu menilai, salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dimasa orde baru. Menurutnya, kedudukan Pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi.

"Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? berani membuka dan merubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis," ungkap Kang Hasan,usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin (21/5/2018).

Kang Hasan memaparkan, langkah lain yang perlu diapresiasi dari Presiden Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi. "Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada," ungkap Pria yang pernah menjabat Sekretaris Militer itu

Kang Hasan menambahkan, BJ Habibie juga berani mendobrak  masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme. Dimana banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya Kolusi.

Kang Hasan berharap agar reformasi dikembalikan kepada khittahnya  yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan  dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin.