Terbesar Selama Empat Tahun Terakhir, Bonus Produksi Panas Bumi di 2017 Capai Rp74 Miliar

Oleh : Hariyanto | Kamis, 26 April 2018 - 11:28 WIB

Ilustrasi pengolahan panas bumi
Ilustrasi pengolahan panas bumi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan rekonsiliasi bonus produksi panas bumi triwulan IV tahun 2017 dan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 158 K/32/DJE/2018 tentang Penetapan Bonus Produksi Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2017 dan Besaran Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2017.

Berdasarkan informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, besaran bonus produksi panas bumi di tahun 2017 mencapai Rp 74.000.236.497, nilai tersebut adalah yang terbesar apabila dibandingkan dengan bonus produksi yang diterima empat tahun terakhir.

"Dari hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan, maka kewajiban penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah penghasil energi panas bumi di tahun 2017 adalah sebesar Rp 74 miliar, yang terbesar sejak tahun 2014," ujar Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari di Jakarta (25/4/2018).

Bonus produksi panas bumi tahun 2017 telah disetorkan kepada Pemerintah Daerah di mana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di daerahnya sudah berproduksi. Daerah-daerah tersebut adalah Kendal, Banjarnegara, Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor, Manado, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Manggarai, dan Tanggamus.

Adapun hasil perhitungan kewajiban penyetoran bonus produksi selama periode tahun 2014-2017 mencapai Rp 195,5 miliar, dengan rincian Tahun 2014: Rp 525.362.079; Tahun 2015: Rp 58.701.394.245; Tahun 2016: Rp 62.364.033.806 dan Tahun 2017: Rp 74.000.236.497.

Adanya penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah, menurut Ida, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

"Dengan adanya penyetoran bonus produksi kepada Rekening Kas Umum Daerah Penghasil diharapkan terbentuknya program-program peningkatakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah," tutur Ida.

Dengan peningkatan pendapatan daerah, imbuh Ida, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Peningkatan pendapatan daerah berefek pada peningkatan taraf hidup masyarakat lokal sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif antara pengembang panas bumi, pemerintah, dan masyarakat Daerah Penghasil," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jojowi tinjau Tol Aceh

Minggu, 23 Februari 2020 - 01:01 WIB

Tinjau Simpang Susun Blang Bintang, Presiden: Alhamdulillah, Pembebasan Lahan Lancar

Tol dari Banda Aceh menuju Sigli ini 74 kilometer dan alhamdulillah pembebasan tanahnya berjalan dengan baik. Biasanya proses konstruksinya yang terhenti di pembebasannya, tapi di sini pembebasannya…

Jokowi resmikan pabrik rayon dan benang terbesar di Indonesia

Sabtu, 22 Februari 2020 - 23:05 WIB

Jokowi Resmikan Pabrik Rayon dan Benang Senilai Rp15.5 triliun di Riau

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau pada Jumat, 21 Februari 2020, meresmikan fasilitas produksi rayon dan benang terintegrasi PT Asia Pacific Rayon.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 22:20 WIB

Apindo Minta Omnibus Law RUUCipta Kerja Hapus kewenangan KPPU sebagai hakim

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUUCipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim,…

Pekerja PT Timah - foto - IST

Sabtu, 22 Februari 2020 - 21:57 WIB

DPR Sayangkan Industri Timah Nasional Terbesar di Dunia Tapi Alami Kerugian

Kementerian Perindustrian didesak lebih memperhatikan sektor industri yang akan dimajukan, seperti membuat industri turunan timah. Timah kita itu adalah industri terbesar di dunia setelah China.…

 Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang juga mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. (KOMPAS /Roderick Adrian) )

Sabtu, 22 Februari 2020 - 21:39 WIB

Ekonom Senior ini Sebut Harga Gas Industri Tidak Mahal

Harga gas di Indonesia tidak mahal. Siapa itu yang bilang, masalah utama saya kira bukan di gas," kata Faisal Basri di Jakarta