INDUSTRY.co.id - Bandung- Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) saat ini masih dalam posisi stagnan karena belum banyak menghasilkan kesepakatan untuk mengatur perdagangan dunia, kata pakar perdagangan dunia Doktor Poppy Sulistyaning Winanti dari UGM.
"Sejak berdirinya belum bisa menghasilkan apa-apa karena terlalu banyak aturan kontroversial," kata Poppy pada Lokakarya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pemerintah terkait isu WTO di Bandung, Senin (26/3/2018)
Ia mengatakan pertemuan di Doha tahun 2001 yang menggunakan label "development" untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan negara berkembang ternyata tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.
Aspek lain, yang membuat WTO stagnan adalah munculnya isu energi, perubahan iklim dan krisis pangan yang mempengaruhi kebijakan sejumlah negara.
"Isu itu menjadi isu baru yang dibawa anggota WTO selain isu hambatan tarif dan penurunan tarif," kataya.
Ada negara yang mencoba kebijakan mendukung energi baru dan terbarukan dengan memberi subsidi pelaku usaha, tetapi itu dianggap melanggar kaidah WTO.
Indonesia yang mempunyai kebijakan untuk mengamankan ketersediaan pangan khususnya beras dengan menugaskan Perum Bulog untuk menciptakan stok dan operasi pasar, tetapi diprotes negara lain karena dianggap mendistorsi pasar.
"Indonesia harus bisa memberikan penjelasan kebijakan itu agar tidak dituduh melanggar rambu WTO," katanya.
Aspek yang terkini yang membuat WTO menjadi stagnan, menurut Poppy adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump yang menginginkan mundur dari semua perjanjian perdagangan multilateral dan meminta negosiasi ulang.
Wasit Sementara itu, Direktur Perdagangan Komoditi dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kemenlu Tri Purnajaya seperti dilansir Antara mengatakan, mau tidak mau Indonesia harus mengikuti aturan main WTO karena hanya organisasi itu yang saat ini menjadi wasit dari berbagai hambatan perdagangan termasuk kampanye hitam atas produk-produk Indonesia.
"Kita perlu lebih aktif menyuarakan pendapat kita tentang kebijakan yang sudah diambil dan mencari dukungan negara lain," katanya.
Soal kampanye hitam oleh negara-negara Eropa tentang minyak sawit Indonesia, menurut dia, Indonesia sudah berhasil menang dengan meyakinkan bahwa tidak ada kerusakan hutan dan tetap menjaga satwa yang dilindungi.
Namun seorang peserta lokakarya menanyakan bagaimana soal kompensasi bagi Indonesia yang telah dirugikan akibat kampanye antisawit Indonesia selama dua tahun.
Atas pertanyaan itu, Poppy menjelaskan jika WTO sudab mengambil keputusan maka Indonesia bisa mengajukan kompensasi misalnya dengan mengajukan tarif bagi produk-produk tertentu dari negara yang kalah dalam perselisihan itu.
Kepala Desk Regional Asia Pasific Lembaga Kerja Sama Tehnik dan Pelatihan WTO, Faustin Mukela Luanga, memuji lokakarya tersebut.
Ia berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk WTO sehingga mampu memformulasikan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan komitmen internasional.
"Selama tiga hari lokakarya ini, peserta akan mendapatkan materi prinsip dasar WTO dan beberapa kasus spesifik tentang perselisihan perdagangan yang ditangani WTO," katanya.
Lokakarya yang digagas Kementerian Luar Negeri itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sejumlah asosiasi pengusaha.
