INDUSTRY.co.id -Bandung- Indonesia memandang penting posisi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mengamankan akses pasar dan memastikan terwujudnya perdagangan global yang adil bagi komoditas ekspor Indonesia, kata pejabat Kemlu RI.

"WTO menjaga perdagangan internasional agar dapat berjalan secara adil dan seimbang, dan tidak ada diskriminasi," kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard di Bandung, Senin (26/3/2018)

Berbicara di depan sedikitnya seratus peserta Lokakarya Pengembanan Kapasitas Pejabat Pemerintah terkait Isu WTO: "Specific Trade Concerns di WTO", Febrian mengatakan posisi penting organisasi yang resmi berdiri sejak 1 Januari 1995 itu sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo kepada para kepala perwakilan RI di luar negeri.

Kepala Negara baru-baru ini mengingatkan bahwa salah satu tugas penting politik luar negeri Indonesia adalah mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan investasi asing dan perluasan akses pasar tradisional dan nontradisional bagi komoditas ekspor Indonesia, tuturnya.

Karenanya, lokakarya tiga hari yang menghadirkan Kepala Desk Regional Asia Pasifik Institut Kerja Sama Pelatihan dan Teknik WTO Faustin Mukela Luanga ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya berbagai regulasi dan kebijakan kementerian dan badan yang sesuai dengan prinsip dasar, mekanisme dan fungsi kerja WTO, ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Faustin Mukela Luanga, memuji lokakarya tersebut.

Ia berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman tentang seluk- beluk WTO sehingga mampu memformulasikan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan komitmen internasional.

"Selama tiga hari lokakarya ini, peserta akan mendapatkan materi prinsip dasar WTO dan beberapa kasus spesifik tentang perselisihan perdagangan yang ditangani WTO," imbuhnya.

Lokakarya yang digagas Kementerian Luar Negeri itu diikuti para peserta Dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sejumlah asosiasi pengusaha