Bea Masuk dan Pajak Jadi Kendala Penerapan Green Freight di Indonesia

Oleh : Ridwan | Minggu, 04 Maret 2018 - 18:30 WIB

Bahan Logistik di Indonesia
Bahan Logistik di Indonesia

INDUSTRY.co.id -Bandung, Implementasi green freight di Indonesia dinilai belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya.

Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan (profit).

Efisiensi yang diperoleh dari penerapan green freight dalam jangka panjang dapat diharapkan akan melebihi nilai investasi yang dikeluarkan, sehingga perusahaan-perusahaan harus membuat strategi investasi yang tepat untuk mendapatkan daya saing yang berkelanjutan.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi mengatakan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha transportasi adalah biaya penggantian armada. Harga mahal setiap unit armada antara lain karena beban bea masuk (BM) dan pajak-pajak (PPN, PPH, BBN, dan PKB).

"Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), nilai total bea masuk dan pajak-pajak tersebut mencapai sekitar 52,5% dari harga pabrik setiap unit armada," ujar Setijadi melalui siaran persnya di Bandung, Minggu (4/3/2018).

Dikatakan Setijadi, selain dengan investasi baru (penggantian armada dengan yang lebih ramah lingkungan), penerapan green freight bisa dilakukan melalui praktik-praktik operasional yang efisien dan ramah lingkungan.

"Misalnya, eco-driving, penerapan strategi, teknik, dan operasional transportasi yang efisien, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi," terangnya.

Selain itu, tambahnya, green freight juga bisa dilakukan dengan kolaborasi antar pelaku (antar perusahaan transportasi atau perusahaan transportasi dan manufaktur/retailer). "Misalnya pengaturan jadwal pengantaran dan bongkar-muat barang," kata Setijadi.

Menurut Setijadi, selain pelaku usaha, penerapan green freight melibatkan banyak pihak. Misalnya, pabrikan truk (produsen armada), Kementerian Perindustrian (rancang bangun kendaraan bermotor), Kementerian Perhubungan (uji tipe dan uji emisi gas buang berkala kendaraan bermotor), Kementerian Lingkungan Hidup (ambang batas emisi gas buang), Kementerian ESDM (pengembangan spesifikasi bahan bakar), Pertamina (produksi dan pendistribusian bahan bakar), dan Kepolisian (penegakan peraturan).

SCI merumuskan beberapa rekomendasi penerapan green freight bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan antara lain, Pertama, pemberian insentif berupa penghapusan atau pengurangan bea masuk dan pajak-pajak untuk pembelian armada yang ramah lingkungan.

Kedua, penyediaan skema pembiayaan pengadaan armada dengan bunga kompetitif (7-8%) karena selama ini diberlakukan bunga komersil (12-15%). Ketiga, peningkatan jumlah dan ketersebaran infrastruktur dan fasilitas pengisian bahan bakar ramah lingkungan.

Keempat, peningkatan kualitas bahan bakar dan program konversi BBM. Kelima, Peningkatan pemahaman dan kompetensi pelaku usaha mengenai konsep dan penerapan green freight. Dan yang terakhir, Insentif keringanan pajak perusahaan bagi pelaku yang menerapkan green freight.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:30 WIB

102 Wilayah Laksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau,…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Minggu, 31 Mei 2020 - 14:00 WIB

Mulai 5 Juni Kenormalan Baru Bagi ASN

Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru (new normal) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro)…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:50 WIB

Kecerdasan Menperin Agus Gumiwang Ramu Strategi Jitu Hadapi Pandemi Covid-19 Diakui Sejumlah Pelaku Industri

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi…

Pelantikan Dirut TVRI (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:40 WIB

Proses Pelantikan Dirut TVRI, Komisi I DPR: Melanggar UU MD3

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022…

Agens hayati pembasmi hama (Doc: Kementan)

Minggu, 31 Mei 2020 - 13:16 WIB

Kabar Gembira! Ini Agens Hayati Ramah Lingkungan Basmi Hama

Kesadaran masyarakat akan dampak negatif penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan semakin tinggi. Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT)…