INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyatakan siap meningkatkan perannya sebagai alat fiskal (fiscal tools) pemerintah pada tahun ini.
"Terkait rencana kerja di tahun 2018, SMF akan fokus memperkuat perannya sebagai fiscal tools Pemerintah melalui penguatan bisnis perseroan.Hal akan dilakukan melalui peningkatan aliran dana dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan serta memperluas akses terhadap sumber dana murah jangka panjang," kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam pernyataan resminya yang diterima awak media di Jakarta, Jumat (2/3/2018) .
Dalam upaya pengembangan bisnis, SMF akan merampungkan pendirian unit usaha syariah untuk mendukung pengembangan KPR Syariah di Tanah Air.
Saat ini perseroan juga menunggu dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait penerbitan Efek Berangun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP).
Selain itu pada 9 Maret 2018, SMF bekerja sama dengan bank BTN akan mengadakan kegiatan pencatatan EBA-SP kelas A senilai Rp1,82 triliun di Bursa Efek Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan trasaksi sekuritisasi sebesar Rp2 triliun.
Sebelumnya pada 21 Februari, SMF telah menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap III Tahun 2018, senilai Rp2 triliun dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Kemudian, untuk mendukung pengembangan kapasitas penyaluran KPR oleh bank pembangunan daerah (BPD), SMF juga telah bekerj asama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda telah mengumumkan dan menyerahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) KPR BPD SMF, dan SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
Sementara itu, untuk mendukung pengembangan penyaluran KPR IB, SMF bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Asbanda serta Dewan Syariah Nasional mngumumkan dan menyerahkan SPO KPR Syariah kepada Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah.
Penyerahan kedua SPO tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan dan pengembangan oleh BPD/BUS. Selanjutnya SMF secara reguler melakukan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas penyaluran KPR baik secara kolektif maupun ekslusif kepada seluruh BPD.
"Kedua SPO tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan KPR yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan penyaluran KPR di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini merupakan upaya SMF untuk mendorong terealisasinya keterjangkauan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Ananta.
