INDUSTRY.co.id - Jakarta-Dewan Dakwah menyatakan di tengah memasuki tahun politik, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Rezim petahana semakin kuat dengan aliansi yang semakin besar termasuk melibatkan beberapa lembaga Islam. Sedangkan demokrasi kita baru sebatas demokrasi prosedural-transaksional. Sehingga, yang berkuasa adalah minoritas dengan kekuatan modal finansial. Sementara umat Islam yang mayoritas menjadi korban. Tantangan dakwah menjadi semakin berat.
Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik, salah satu tugas Dewan Dakwah adalah menyambungkan gerakan umat jaman now adalah dengan sejarah perjuangan Islam.
‘’Dakwah hari ini adalah kelanjutan perjuangan dakwah masa lalu, meskipun dengan modifikasi dan modernisasi sesuai perkembangan jaman,’’ tandas Siddik.
Penguatan Dakwah, imbuh Ketua Umum Dewan Dakwah, menjadi salah satu dari tiga pokok program kerja tahun 2018 disamping Penguatan Organisasi dan Penguatan Kemandirian Finansial Dakwah.
Salah satu bentuk penguatan dakwah adalah menjadikan kembali Dewan Dakwah sebagai ‘’Rumah Umat Islam’’ dengan spirit Mosi Integral Mohammad Natsir. Mosi Integral Natsir 3 April 1950 berhasil menyatukan kembali 7 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 9 Wilayah Otonom di luar RIS, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam merajut kebersamaan dakwah, Dewan Dakwah menjadi inisiator, tuan rumah, dan koordinator Majelis Ormas Islam (MOI). Majelis ini merupakan wadah diskusi dan koordinasi para tokoh perwakilan ormas Islam seperti Al Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Mathalul Anwar, Wahdah Islamiyah, Dewan Dakwah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Syarikat Islam (SI), dan Persatuan Umat Islam (PUI).
