Soal Illegal Fishing, Susi Tak Goyah! Ada Atau Tak Ada Perintah Luhut

Oleh : Ridwan | Kamis, 11 Januari 2018 - 15:05 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri Susi Pudjiastuti

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti tak goyah menghadapi isu illegal fishing yang saat ini tengah menjadi polemik di kabinet kerja Jokowi.

Seperti diketahui, pada Senin (8/1/2018) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri KKP untuk menghentikan tindakan tersebut. Meski, penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah divonis incracht oleh pengadilan.

Luhut menilai, tindakan yang dilakukan selama ini sudah cukup menunjukkan kepada dunia, ketegasan sikap Indonesia. Bahkan Luhut menyebut ini sebagai perintah dirinya kepada Susi.

"Saya tak akan goyah dalam menegakkan aturan, ada atau tak ada perintah dari Luhut," ujar Menteri Susi di Jakarta (11/1/2018).

Susi menegaskan, penenggelaman kapal bukan kebijakan dirinya, melainkan amanat Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, illegal fishing itu tidak akan menganggu bisnis sejumlah perusahaan perikanan asing.

"Kalau ada (perusahaan asing) yang teriak-teriak, saya tahu itu paling empat atau lima dari 20-an company. Mereka ada di Bitung, Dobo, Tual, Papua," kata Susi.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan asing itu selama ini tidak melakukan industri di pabrik mereka. Kalau pun mereka punya pabrik, hanya formalitas untuk memenuhi syarat supaya bisa membawa masuk kapal dari luar negeri untuk menangkap ikan di Indonesia.

"Intinya mereka dari dulu enggak melakukan pengolahan dan manufacturing di Indonesia. Mereka bikin pabrik tapi pabriknya kosong," tandas Susi.

Meski sikap tegasnya ditentang banyak kalangan, Susi bersikukuh. Apalagi dalam tiga tahun kepemimpinannya di KKP, produksi perikanan terus meningkat. Dia mencontohkan, ekspor ikan dari Bitung, Sulawesi Utara ke Thailand pada 2016 naik 800%. Tahun 2017 menurutnya juga masih terus naik.

Dan yang terpenting, lanjutnya, sekarang ekspor perikanan tercatat dan lewat pelabuhan perikanan. "Dulu enggak tercatat, karena kapal asing itu menangkap ikan di tengah laut dan langsung pergi membawa hasil tangkapan ke luar negeri," imbuh Susi.

Kenaikan volume dan nilai ekspor ikan, dikatakan Susi sebagai buah dari kebijakan tegas terhadap praktik illegal fishing. Sebelumnya, perairan Papua Barat mulai dari Kaimana, Wanam, hingga Timika, bisa dipadati 1.000-3.000 kapal ikan asing.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wury Dukung Produk UMKM Lokal

Selasa, 31 Januari 2023 - 17:48 WIB

Tinjau Pasar Beringharjo, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wury Dukung Produk UMKM Lokal

Mengawali kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wury Ma'ruf Amin, serta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM)…

Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)

Selasa, 31 Januari 2023 - 17:15 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pupuk Subsidi Capai 16.770 Ton untuk Banten

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsisidi sebesar 16.770 ton untuk Provinsi Banten per tanggal 25 Januari 2022. Angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan petani dalam beberapa…

SKIN+

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:36 WIB

Perawatan Kulit Tetap Sehat dan Glowing

Tahun baru selalu diiringi dengan resolusi baru, mencapai kulit yang sehat dan glowing adalah salah satunya. Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit sehat dan bercahaya.…

Menko Airlangga Hartarto bersama Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat peresmian Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator PT Magdatama Multi Industri (MMI) di Karawang, Jawa Barat

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:30 WIB

Kemenperin Pacu Substitusi Impor Industri Pengolahan Karet

Pemerintah bertekad untuk terus mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dengan upaya aktif meningkatkan investasi dan mendorong program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menko Polhukam Mahfud MD

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:43 WIB

Ketua MPR RI dan Menko Polhukam Sepakat Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI…