INDUSTRY.co.id - Jakarta, Saat ini BUMN didorong untuk memperkuat sinergi. Selain untuk pengembangan bisnis, sinergi antar BUMN bertujuan agar optimal berkontribusi bagi pembangunan & kesejahteraan masyarakat.
Saling sikut bahkan pukul merupakan hal biasa dalam bisnis. Wajar karena perusahaan memang punya target mengejar keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana tuntutan pemegang saham.
Saling berkompetisi juga terjadi antara perusahaan Badan Milik Usaha Negara (BUMN) meski pemiliknya sama-sama pemerintah.
Kondisi ini berdampak pada tidak masalah efisiensi. Sering dicontohkan seperti penggunaan ATM bank-bank BUMN. Mereka berlomba investasi perbanyak ATM, padahal kalau bersinergi bank BUMN lain bisa menggunakan ATM milik BUMN lainnya.
Dampak lainnya ke nasabah kedua bank, bila saling bersinergi nasabah tak perlu mengeluarkan biaya komisi bila menggunakan ATM bank BUMN lain.
Contoh lain terkait investasi pipa baik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan PT Pertamina Gas (Pertagas). Keduanya kerap membangun jaringan pipa yang sama dalam satu lokasi.
Padahal bila mereka bersinergi, investasi pemasangan aliran pipa gas bisa dilakukan di area lain sehingga berdampak pada makin luasnya pelayanan.
Sadar dengan kondisi tadi, Kementerian BUMN menggulirkan program Sinergi BUMN. Langkah ini dilakukan secara struktural maupun non struktural.
Struktural dalam artian Kementerian BUMN membuat kebijakan pembentukan holding BUMN pada beberapa sektor.
Saat ini sedang berjalan adalah holding BUMN pertambangan yang diinduki oleh PT Inalum. Selanjutnya akan diikuti oleh holding BUMN minyak dan gas yang diinduki Pertamina serta holding lainnya.
Sementara yang terkait non struktural. Kementerian BUMN berupaya memperkuat sinergi dengan mempererat kinerja bisnis antar BUMN termasuk lintas sektoral.
Sasaranya tak hanya agar bisnis masing-masing BUMN berkembang pesat tapi juga bisa optimal berkontribusi bagi pembangunan & kesejahteraan masyarakat termasuk tentu saja dalam program corporate social responsibiliy (CSR).
Untuk memastikan program, Sinergi BUMN tersebut berjalan baik, Kementerian BUMN menggelar rapat koordinasi (rakor) di Bengkulu Akhir November lalu.
Rakor yang dipimpin oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut, dihadiri oleh 118 Direktur Utama semua BUMN.
Tujuan pelaksanaan rakor BUMN juga untuk sinkronisasi peran BUMN dalam meningkatkan kontribusi pada pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Selain itu pula dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan BUMN secara berkelanjutan.
Kementerian BUMN memprediksi, sepanjang 2017 total aset BUMN mencapai Rp 7.035 triliun, ekuitas BUMN 2017 sebesar Rp 2.391 triliun, laba mencapai Rp 172 triliun, pendapatan Rp 2.116 triliun, serta kontribusi market cap dari 20 BUMN di BEI mencapai 26,24% atau sekitar Rp 1.643 triliun (per 13 Oktober 2017).
Sementara itu jumlah setoran BUMN ke negara diproyeksi mencapai Rp 341 triliun sepanjang 2017, yang terdiri dari setoran pajak, setoran dividen dan setoran non pajak-dividen.
Namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama soal meningkatkan manfaat BUMN dalam setiap sektor yang tertuang dalam Roadmap BUMN 2015-2019.
Untuk itu Kementerian BUMN telah mecanangkan berbagai inisiatif yaitu seperti re-maping pembinaan BUMN oleh kedeputian teknis sehingga lebih fokus sesuai dengan end to end model bisnis.
Kemudian mengurangi jumlah BUMN rugi melalui konsep bapak asuh-anak asuh. Dan mengakselerasi penyerapan capex dan penyertaan modal negara (PMN).
Dalam melakukan sinergi akan memperkuat kerja sama lintas BUMN bahkan lintas sektor sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan kolaborasi antar BUMN dalam rantai bisnis hulu-hilir dan menggarap kawasan ekonomi terpadu dengan melibatkan BUMN lintas sektor.
BUMN dinilai harus meningkatkan perannya sebagai agent of development dengan mengakselerasi eksekusi program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
BUMN harus melakukan penyelarasan program (corporate social responsibility) CSR BUMN untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Serta BUMN diharapkan memiliki representatif di daerah/tingkat kecamatan yang bertugas untuk mendengarkan aspirasi, kritikan, masalah maupun potensi daerah tersebut.
