INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi faktor penting bagi petahana memenangkan kompetisi pemilihan presiden.
Yunarto menyampaikan hal itu dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, dialog akhir tahun dan temu media, "outlook pembangunan 2018: tantangan di akhir tahun politik 2018" yang digelar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (18/12/2017)
Diskusi tersebut juga menghadirkan Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro dan Pengamat Ekonomi UGM Tony Prasetiantono.
Yunarto mengatakan, ada hipotesa yang menyatakan bila survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 70 persen lebih dan stabil maka, petahana hampir dipastikan dapat kembali memenangkan pertarungan. Sementara bila di bawah 60 persen masih lampu kuning.
Ia mengatakan, kasus SBY pada periode kedua dengan berani memilih Boediono sebagai Wakil Presidennya, meskipun tidak didukung partai politik karena keyakinan terhadap survei kinerja pemerintahnya yang mencapai 80 persen.
Meski demikian, menurut dia, kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi pengeculaian terhadap hipotesa tersebut karena adanya politik identitas serta kepemipimpinan Ahok yang dinilai kontroversial.
Ia mengatakan, saat ini kepuasan terhadap kinerja pemerintah terus meningkat. Dalam sejumlah survei bahkan telah menyentuh angka 70 persen. Untuk itu menurut dia, bila Presiden Jokowi mampu terus menjaga stabilitas kinerjanya maka soal wakil presiden bukan lagi menjadi masalah.
Sementara itu, politik identitas yang menggunakan isu-isu primordial tidak akan membesar dan meledak menjadi konflik tanpa isu lain yang mendampingi seperti isu-isu ketimpangan ekonomi.
"Isu primordial tidak akan meledak secara besar kalau tidak bersandingan dengan isu lain, dia akan meledak dengan isu ekonomi, dia akan meledak dengan isu ketimpangan, isu kesenjangan," katanya dalam diskusi tersebut.
Yunarto mengatakan, bahwa politik identitas atau isu primordial apapun menurut dia dapat dikendalikan oleh negara bila TNI dan Polri harmonis.
Dalam kesempatan tersebut, Yunarto mengemukakan, saat ini setiap orang bisa menjadi jurnalis, dan menyimpulkan sendiri berbagai informasi dan mengirimkan informasi ke media sosial yang akan dibaca oleh masyarakat luas.
Kini informasi yang dikirimkan melalui media sosial saat ini lebih banyak memiliki pengaruh dibandingkan dengan media-media mainstrem yang mulai ditinggalkan.
Untuk itulah, menurut dia, data-data yang diberikan saja tidak mencukupi. Untuk itu, menjadi kerja keras bagai para pejabat negara untuk dapat menyakinkan masyarakat.
"Tugas pemerintah saat ini dalam jaman now, tidak hanya memenangkan data tapi bicara sebuah persepsi," tuturnya.
