INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan banyaknya dukungan yang diberikan kepada Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI merupakan indikator kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
"Dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi merupakan indikator kepercayaan publik pada Hadi Tjahjanto untuk memimpin korps TNI mewujudkan TNI yang bersih dan profesional ," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Selasa, 5/12.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengajukan surat pengajuan pengantian Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut Hendardi menegaskan sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI.
"Rotasi antarmatra TNI untuk posisi panglima TNI telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Hendardi kepada awak media.
Menurut Hendardi, konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan. Pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat.
Terkait momentum pengusulan panglima TNI, menurut Hendardi secara normatif adalah hal biasa, karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, tambahnya proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa.
"Justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test," kata Hendardi.
Menurut Hendardi, sejalan dengan pengajuan calon panglima TNI ini pula, maka secara etika kepemimpinan, Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan.
Pada Senin (4/11), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018.
"Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme," kata Hendardi.
