Kemenperin: Penolakan RKU PT RAPP Akan Pengaruhi Iklim Investasi

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Oktober 2017 - 13:57 WIB

Industri Pulp dan Kertas
Industri Pulp dan Kertas

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian angkat suara terkait penolakan Rencana kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindutrian, Panggah Susanto mengatakan, dampak terhadap penolakan ini akan mempengaruhi iklim investasi.

"Hutan Tanam Industri (HTI) nya suda ada, perencanaannya sudah ada, izin-izinnya juga sudah ada, obyek vital industrinya juga sudah ada. jadi kalau ada ketentuan yang berubah, bisa merubah semuanya," ujar Panggah Susanto di Jakarta (24/10/2017).

Menurutnya, harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dari perubahan ketentuannya terhadap kepastian berusaha, dampak terhadap tenaga kerja, serta ekonominya.

"Kami dengan KLHK satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," terangnya.

Lebih lanjut, Panggah mengungkapkan, tentunya kami harus membicarakan ini dengan Kementerian LHK, kira-kira langkah terbaik seperti apa dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan dampaknya.

"Kami akan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, ada banyak pembahasan salah satunya mengenai RAPP," tambah Panggah.

Panggah menjelaskan, dari industri hulu dampaknya terkait importasi rayon, karena saat ini kita masih sangat tergantung dengan importasi rayon. Sedangkan dampak terhadap industri hilir dan penghematan devisanya akan sangat signifikan, karena ini memang industri besar.

"Kami harapkan Kementerian LHK bisa mempertimbangkan penolakan tersebut. Kita kan satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," ucap Panggah.

Sebelumnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya menegaskan, penolakan RKU PT RAPP, bukan berarti mencabut izin keseluruhan. “Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut. Jadi tidak ada masalah harusnya," ujar dia.

Ia menjelaskan, sikap tegas pemerintah yang menolak RKUR merupakan bagian dari upaya paksa melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Aturan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Di mana seluruh perusahaan HTI (Hutan Tanam Industri) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah," kata Siti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri ESDM Ignasius Jonan (ist)

Kamis, 20 Juni 2019 - 12:14 WIB

Menteri Jonan Bantah Isu Kenaikan Tarif Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya menanggapi isu kenaikan tarif dasar listrik mencuat di media soal di tengah berlangsungnya sidang Mahkamah Konstitusi (MK).…

Taman Impian Jaya Ancol (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 20 Juni 2019 - 12:00 WIB

Enam Aktivitas Seru Masuk Taman Impian Jaya Ancol Gratis

Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-492, Ancol Taman Impian turut merayakan dengan memberlakukan masuk Ancol gratis khusus pada 21 Juni 2019. Kebijakan ini merupakan salah satu yang rutin…

Mentan Amran Sulaiman di Kebupaten Garut

Kamis, 20 Juni 2019 - 11:32 WIB

Indonesia Mencatat Surplus Perdagangan Pertanian Dengan Eropa

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi. Upaya itu antara lain dengan membuat program kerja dan trobosan…

OYO Hotels & Homes

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:30 WIB

Selama Ramadhan dan Libur Lebaran, OYO Catat Kenaikan Pesanan di Bandung Capai 540 Persen

Tercatat, selama Ramadan dan libur Lebaran 2019, OYO mengalami kenaikan pemesanan di Bandung mencapai 540% dibanding libur Natal dan Tahun Baru 2018.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:03 WIB

Inilah Program Kerja Ditjen IKMA Kemenperin Bawa IKM Nasional Naik Kelas

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha dan calon wirausaha Industri Kecil dan Menengah…