INDUSTRY.co.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani berharap agar proyek kelistrikan yang mangkrak bisa dikerjakan kembali karena kini Indonesia memerlukan pasokan daya tambahan untuk menunjang pembangunan.
"Ya memang pembangunan mangkrak, rencananya ada 17 yang mau didorong lagi oleh pemerintah melalui PLN, oleh sebab itu kita harapkan yang mangkrak itu bisa berjalan lagi," ujarnya di Jayapura, Senin (21/11)
Ia memandang anggaran triliunan rupiah yang telah dikeluarkan untuk membangun sejumlah pembangkit tersebut harus memiliki dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Dan memang kebutuhan dananya tidak sedikit. Pemerintah pun mempunyai keterbatasan dalam pendanaan pada saat ini," kata dia.
Rosan menganggap untuk mengejar target 35.000 megawatt (mw) pemerintah harus menggandeng investor karena kini kondisi keuangan negara belum memadai.
"Keberadaan investor, baik investor nasional atau asing sangat diperlukan, tidak bisa dipungkiri itu diperlukan karena pemerintah melalui BUMN memiliki keterbatasan dana karena adanya perlambatan perekonomian dunia dan Indonesia," ujarnya lagi.
Menurut dia, investor yang dimaksud adalah pengusaha yang memang bergerak di bidang energi, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pemodal yang ingin membangun industri sekaligus memenuhi kebutuhan listriknya sendiri.
"Tapi tidak banyak investor yang mau bangun industri dan bangun power plannya juga, tidak semua seperti itu," ujar Rosan.
Seperti telah diberitakan Industry.co.id, diprediksi terdapat kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp3,76 triliun.
Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp3,76 triliun, ujar Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (04/11)
Lebih jauh Pramono merinci, dalam laporan hasil temuan BPKP diungkapkan, ada pembayaran yang sudah digelontorkan sebesar Rp4,94 triliun.
Adapun pelanjutan 22 pembangkit dalam project tersebut, dikatakan Pramono, membutuhkan biaya baru sebesar Rp4,68 triliun dan Rp7,25 triliun.
Sebelumnya, PLN (Persero) telah ditunjuk melalui Perpres nomor 71 tahun 2006 dan perpres nomor 4 tahun 2010 membangun 7.000 Megawatt melalui 34 pembangkit tenaga listrik tersebut. (hrb)
