INDUSTRY.co.id -
KKP Terbitkan Aturan Karbon Biru, Indonesia Perkuat Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir
JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen perlindungan ekosistem laut dan pesisir melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.
Regulasi yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11), ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru atau blue carbon di Indonesia.
Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi juga memastikan perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas utama sebelum nilai ekonomi karbon biru dimanfaatkan.
"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan kegiatan karbon biru secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui regulasi ini, setiap kegiatan karbon biru diwajibkan menjalani proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Seluruh kegiatan juga harus tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
Penerapan mekanisme tersebut bertujuan memastikan setiap unit karbon yang dihasilkan memiliki dasar pengukuran dan pencatatan yang jelas. Dengan demikian, kredibilitas proyek karbon biru Indonesia dapat meningkat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek.
Regulasi ini juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia.
Salah satu aspek penting yang diatur adalah mekanisme pencegahan penghitungan ganda atau double counting dalam pemanfaatan unit karbon.
"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.
Selain memastikan integritas karbon, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap mekanisme pembagian manfaat yang adil. Dengan demikian, pengembangan ekonomi karbon biru diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dan investor, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
Setelah peluncuran regulasi, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership".
Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, serta pengembang proyek dalam mendorong pengembangan karbon biru Indonesia.
KKP mencatat adanya peningkatan minat dari pengembang proyek dan investor untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sektor karbon biru.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Haruki Agustina, menyampaikan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon di Indonesia harus terintegrasi dalam satu kerangka kerja nasional.
"Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK," ujarnya.
Integrasi tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif pengurangan emisi di setiap sektor dapat mendukung pencapaian target iklim nasional secara terukur.