INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT Pertamina (Persero) mempercepat kesiapan pembangunan proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, melalui penyelesaian tukar menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan. Langkah ini menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) yang ditujukan memperkuat kapasitas pengolahan minyak domestik.
Dalam transaksi tukar menukar tersebut, aset BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan berupa tanah seluas 328,8 hektare dan pagar permanen seluas 2.734 meter persegi memiliki nilai wajar Rp1,6 triliun. Nilai tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Penandatanganan berita acara serah terima tukar menukar BMN dilakukan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar, disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kebutuhan lahan proyek GRR Tuban secara keseluruhan mencapai sekitar 835,8 hektare. Dengan penyelesaian proses tukar menukar aset tersebut, Pertamina memperkuat tahapan persiapan lahan untuk pengembangan fasilitas pengolahan minyak yang diharapkan menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional jangka panjang.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pembangunan GRR Tuban tidak hanya berorientasi pada pengembangan fasilitas industri, tetapi juga merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia.
Menurut dia, pengembangan infrastruktur energi membutuhkan kepastian penyediaan lahan, dengan tetap memperhatikan tata kelola aset negara, pengelolaan kawasan hutan serta prinsip keberlanjutan.
“Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.
Pertamina menilai mekanisme tukar menukar BMN menjadi salah satu bentuk sinergi antarlembaga untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur energi dengan kepentingan pengelolaan aset negara. Skema tersebut juga memungkinkan penyediaan lahan proyek strategis dilakukan melalui mekanisme administrasi dan tata kelola aset yang sesuai ketentuan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Pertamina mencerminkan kolaborasi antarlembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Dia berharap proses tersebut dapat mendorong utilisasi BMN secara lebih maksimal.
“Upaya ini sekaligus menjadi momentum untuk mengelola Barang Milik Negara dengan lebih baik. Semua proses terkait hal ini juga telah berjalan transparan, sehingga Barang Milik Negara, diharapkan bisa diutilisasi secara maksimum,” kata Raja Juli.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan, sebagai bagian dari perjanjian tukar menukar BMN, Pertamina telah menyediakan barang pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi.
Aset pengganti tersebut mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, hingga fasilitas pendukung sektor kehutanan, seperti persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah dan jembatan.
Pertamina menyatakan realisasi penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada Agustus 2026. Penyelesaian tersebut menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban perusahaan dalam proses tukar menukar BMN sekaligus mendukung operasional dan fungsi Kementerian Kehutanan.
“Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2026. Kami berharap hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan,” pungkas Erry.
Penyelesaian tukar menukar BMN ini menjadi salah satu tahapan dalam mendukung kesiapan pengembangan GRR Tuban. Proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengolahan minyak domestik, mengurangi ketergantungan pada pasokan produk energi dari luar negeri, sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.