INDUSTRY.co.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan besar dalam menentukan sosok wakil presiden yang akan mendampinginya. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, gejolak pasar saham, serta tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi, pilihan wakil presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan kompromi politik.
Indonesia membutuhkan figur yang bukan sekadar mampu menjaga stabilitas pemerintahan, melainkan juga memiliki kapasitas ekonomi, kredibilitas di mata investor, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat.
Tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Rupiah membutuhkan penguatan, pasar modal memerlukan pemulihan kepercayaan, investasi harus kembali bergairah, sementara pertumbuhan ekonomi dituntut lebih tinggi tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, wakil presiden yang dipilih Prabowo idealnya merupakan figur yang mampu melengkapi kepemimpinan presiden, khususnya dalam bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai wakil presiden mendatang harus memiliki kemampuan koordinasi dan eksekusi kebijakan yang efektif.
"Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif," kata Yusuf, seperti dikutip detikFinance, Senin (16/11/2026).
Menurut Yusuf, sedikitnya terdapat empat aspek yang perlu menjadi pertimbangan. Pertama, kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Kedua, kemampuan mengoordinasikan kementerian dan pemerintah daerah. Ketiga, keselarasan dengan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Keempat, integritas dan rekam jejak pribadi.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga kemampuan memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.
Rupiah dan Bursa Membutuhkan Kepercayaan
Salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Prabowo adalah memulihkan kepercayaan pasar.
Pelemahan rupiah dan tekanan terhadap pasar saham tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti satu atau dua pejabat pemerintahan. Investor membutuhkan kepastian arah kebijakan, disiplin fiskal, konsistensi regulasi, serta jaminan bahwa institusi ekonomi tetap bekerja secara profesional.
Reuters dalam laporannya pada 8 Juni 2026 menyoroti tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. Media internasional tersebut mengaitkan gejolak pasar dengan kombinasi ketidakpastian kebijakan, tekanan eksternal, dan persoalan kepercayaan investor.
Laporan itu menunjukkan bahwa pemulihan pasar membutuhkan lebih dari sekadar langkah jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat kredibilitas kebijakan dan memperbaiki persepsi risiko investasi Indonesia.
Karena itu, calon wakil presiden mendatang perlu memahami hubungan antara stabilitas politik, kebijakan fiskal, independensi bank sentral, dan kepercayaan pasar.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia, menekankan pentingnya figur yang mampu membantu presiden memperkuat koordinasi antarkementerian, menjaga kepastian kebijakan, serta mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Josua, kepercayaan investor juga membutuhkan komitmen terhadap disiplin fiskal, kepastian hukum, dan independensi Bank Indonesia.
Artinya, sosok wakil presiden yang dibutuhkan bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan politik dengan presiden, melainkan seseorang yang dapat memberikan keyakinan kepada pasar bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia berjalan dengan arah yang jelas dan terukur.
Pertumbuhan Harus Berkualitas
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka statistik.
Pemerintahan Prabowo memiliki ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Namun, target tersebut membutuhkan investasi produktif, peningkatan daya saing industri, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menilai wakil presiden perlu memiliki pemahaman ekonomi dan kemampuan menyelesaikan kebuntuan koordinasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah.
Rizal juga menyoroti pentingnya memastikan investasi benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja.
Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III-2026. Namun, proporsi pekerja formal masih 42,07 persen pada Agustus 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil presiden mendatang harus mampu memastikan investasi tidak hanya berhenti pada komitmen atau seremoni peletakan batu pertama. Investasi harus berujung pada pembangunan industri, peningkatan produksi, transfer teknologi, dan pembukaan lapangan kerja.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus ditopang sektor-sektor produktif, termasuk industri manufaktur, pertanian, energi, ekonomi digital, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Stabilitas Politik Jangan Mengorbankan Profesionalisme
Di sisi lain, faktor politik tetap menjadi pertimbangan penting.
Presiden membutuhkan wakil yang dapat menjaga soliditas pemerintahan dan hubungan dengan kekuatan politik di parlemen. Namun, stabilitas politik semestinya menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan, bukan tujuan yang mengesampingkan kepentingan ekonomi nasional.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 13 November 2026, berpandangan bahwa wakil presiden ideal harus memiliki ikatan politik yang kuat dengan presiden, memahami karakter kepemimpinan, dan mampu melengkapi kapasitas presiden.
Said juga mengingatkan agar hubungan presiden dan wakil presiden tidak menciptakan dua pusat kekuasaan.
Pandangan ini relevan karena efektivitas pemerintahan sangat dipengaruhi hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden.
Namun, keselarasan politik perlu berjalan beriringan dengan kapasitas profesional. Wakil presiden harus berani menyampaikan masukan, mengidentifikasi persoalan kebijakan, dan menawarkan solusi ketika pelaksanaan program pemerintah tidak memberikan hasil optimal.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga menekankan bahwa wakil presiden harus benar-benar membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela rakyat, dan menjadi milik semua golongan. Pandangan tersebut disampaikan sebagaimana dikutip CNN Indonesia pada 14 November 2026.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan seorang wakil presiden tidak semestinya hanya dilihat dari kemampuannya menjaga hubungan politik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kepentingan publik.
Belajar dari Duet SBY-Boediono
Prabowo juga dapat mempertimbangkan pengalaman pemerintahan sebelumnya ketika memilih pendamping yang memiliki kapasitas ekonomi.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan figur yang memiliki kemampuan memperkuat perekonomian. Ia mencontohkan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Menurut Mardani, pengalaman SBY-Boediono dapat menjadi salah satu referensi karena Boediono memiliki latar belakang profesional dan ekonomi yang kuat.
Mardani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,22 persen pada 2010 dan 6,49 persen pada 2011 ketika SBY didampingi Boediono. Pandangan tersebut diberitakan Aktual.com pada 14 November 2026.
Tentu, keberhasilan ekonomi tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan satu figur wakil presiden. Kondisi ekonomi global, harga komoditas, kebijakan moneter, investasi, serta situasi domestik turut memengaruhi kinerja perekonomian.
Namun, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan figur yang memiliki kompetensi untuk melengkapi kepemimpinan presiden.
Wapres Harus Menjadi Solusi, Bukan Sekadar Akomodasi
Pada akhirnya, keputusan Prabowo memilih wakil presiden akan menentukan bukan hanya konfigurasi politik pemerintahan, melainkan juga kualitas kepemimpinan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu memperkuat rupiah melalui pemulihan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi, mendorong pasar modal melalui kepastian kebijakan, serta mempercepat pertumbuhan melalui investasi dan produktivitas.
Lebih dari itu, wakil presiden mendatang harus memiliki perspektif pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka tinggi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan fiskal, pemerataan kesejahteraan, ketahanan energi, kualitas sumber daya manusia, dan kelestarian lingkungan.
Prabowo tentu memiliki hak konstitusional untuk menentukan figur yang dianggap paling tepat mendampinginya. Namun, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia memberikan pesan jelas: jabatan wakil presiden bukan sekadar ruang pembagian kekuasaan atau balas jasa politik.
Yang dibutuhkan adalah figur yang mampu bekerja, memahami ekonomi, dipercaya pasar, diterima kekuatan politik, dan memiliki keberanian memperbaiki kebijakan.
Sebab, keberhasilan seorang wakil presiden pada akhirnya tidak diukur dari seberapa kuat posisi politiknya, tetapi dari seberapa besar kontribusinya bagi kehidupan masyarakat.
Rupiah yang lebih kuat, bursa yang kembali dipercaya, investasi yang tumbuh, lapangan kerja yang semakin luas, serta pemerintahan yang stabil dan berkesinambungan merupakan hasil yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan duet kepemimpinan Prabowo mendatang.