- TKDN adalah persentase komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya.
- Permenperin 35/2025 menetapkan bobot TKDN barang: material 75%, tenaga kerja 10%, overhead pabrik 15%.
- Aturan baru itu berlaku sejak 11 Desember 2025, menggantikan Permenperin 16/2011.
- Industri kecil bisa mengurus TKDN-IK gratis lewat SIINas, diproses paling lama 5 hari kerja.
- Produk dengan TKDN plus BMP minimal 40% wajib diutamakan dalam belanja pemerintah.
Istilah TKDN makin sering muncul di berita industri, dari target komponen lokal mobil listrik sampai syarat ikut pengadaan pemerintah. Pekan lalu, Menteri Perindustrian meminta BYD menaikkan TKDN pabriknya di Subang menjadi 60 persen pada tahun depan.
Bagi pelaku usaha, TKDN bukan sekadar angka. Nilai ini menentukan apakah produk bisa masuk katalog belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta menjadi bukti seberapa besar nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri.
Panduan ini menjelaskan pengertian TKDN, cara menghitungnya menurut aturan terbaru, jalur khusus untuk industri kecil, dan langkah praktis mengurus sertifikatnya.
Apa Itu TKDN?
TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa, yang dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi angkanya, semakin besar porsi bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi yang berasal dari Indonesia.
Pemerintah memakai TKDN untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, terutama melalui belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD. TKDN juga menjadi syarat di sejumlah sektor, seperti kendaraan listrik dan perangkat telekomunikasi.
TKDN sering disandingkan dengan BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan, yaitu nilai tambahan bagi perusahaan yang memberi manfaat lebih, misalnya lewat investasi, pemberdayaan usaha kecil, atau fasilitas bagi pekerja. Dalam pengadaan pemerintah, yang dilihat adalah gabungan TKDN dan BMP.
Dasar Aturan TKDN Terbaru
Ketentuan sertifikasi TKDN kini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Aturan ini menggantikan Permenperin 16/2011 dan mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan, yaitu 11 Desember 2025.
Untuk industri kecil, ada aturan tersendiri, yaitu Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil, yang dikenal sebagai TKDN-IK.
Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan tercantum dalam PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri. Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri bila tersedia produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40 persen.
| Aturan | Isi pokok |
|---|---|
| Permenperin 35/2025 | Sertifikasi TKDN dan BMP, berlaku sejak 11 Desember 2025 |
| Permenperin 46/2022 | Penghitungan TKDN untuk industri kecil (TKDN-IK) |
| PP 29/2018 | Wajib pakai produk dalam negeri bila TKDN + BMP minimal 40% |
| Peta jalan kendaraan listrik | TKDN minimal 40% hingga 2026, 60% pada 2027-2029, 80% mulai 2030 |
Disarikan dari pemberitaan Kompas.com (12 September 2025), siaran pers Kemenperin, dan pernyataan Kemenperin November 2026.
Cara Menghitung TKDN Barang
Dalam Permenperin 35/2025, nilai TKDN barang dihitung dari akumulasi bobot faktor produksi untuk menghasilkan satu satuan barang. Bobotnya adalah bahan atau material langsung 75 persen, tenaga kerja langsung 10 persen, dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) 15 persen.
Cara mudah memahaminya: tiap faktor dinilai seberapa besar porsi dalam negerinya, lalu dikalikan bobotnya. Sebagai ilustrasi sederhana, jika 60 persen material berasal dari pemasok lokal, seluruh tenaga kerja orang Indonesia, dan 80 persen biaya overhead dibelanjakan di dalam negeri, hasilnya 45 + 10 + 12 = 67 persen.
Untuk jasa industri, rumusnya berbeda. Nilai TKDN jasa adalah biaya jasa keseluruhan dikurangi biaya jasa luar negeri, lalu dibagi biaya jasa keseluruhan. Komponennya meliputi tenaga kerja, alat kerja atau fasilitas, dan jasa umum.
Untuk gabungan barang dan jasa, nilai TKDN masing-masing dikalikan dengan proporsi nilai perolehannya, lalu dijumlahkan.
| Faktor produksi | Bobot | Porsi lokal (ilustrasi) | Kontribusi |
|---|---|---|---|
| Bahan/material langsung | 75% | 60% | 45% |
| Tenaga kerja langsung | 10% | 100% | 10% |
| Biaya tidak langsung pabrik | 15% | 80% | 12% |
| Total TKDN | 100% | - | 67% |
Angka porsi lokal hanya ilustrasi untuk memahami cara kerja bobot. Penghitungan resmi mengikuti lampiran Permenperin 35/2025 dan verifikasi lembaga yang ditunjuk.
TKDN-IK: Jalur Gratis untuk Industri Kecil
Industri kecil tidak perlu melewati proses verifikasi yang sama dengan industri besar. Lewat skema TKDN-IK, pelaku industri kecil menghitung sendiri nilai TKDN untuk tiap jenis produk, lalu mengajukannya secara elektronik melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
Langkahnya dua tahap: permohonan dan input data beserta dokumen di SIINas, kemudian verifikasi oleh Kemenperin. Syarat awalnya adalah memiliki akun SIINas.
Menurut Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, sertifikasi TKDN-IK gratis, diproses paling lama 5 hari kerja sejak permohonan lengkap, dan sertifikatnya berlaku 3 tahun serta dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun.
Perlu dicatat, kegiatan yang hanya berupa pengepakan atau pengemasan tidak bisa dihitung sebagai TKDN-IK.
| Aspek | TKDN-IK |
|---|---|
| Dasar aturan | Permenperin 46/2022 |
| Cara pengajuan | Hitung mandiri, ajukan lewat SIINas |
| Biaya | Gratis |
| Lama proses | Maksimal 5 hari kerja |
| Masa berlaku | 3 tahun, bisa diperpanjang 1 kali selama 2 tahun |
Tips Menaikkan Nilai TKDN
Karena bobot material mencapai 75 persen, cara paling efektif menaikkan TKDN adalah mengganti bahan baku impor dengan pasokan lokal yang setara mutunya. Mulailah dari komponen bernilai paling besar.
Simpan dokumen pembelian dengan rapi, seperti faktur, kontrak pemasok, dan bukti asal barang. Data ini menjadi dasar verifikasi dan membantu menunjukkan porsi lokal setiap komponen.
Gunakan tenaga kerja dan jasa pendukung dalam negeri, seperti perawatan mesin, logistik, dan pengemasan. Meski bobotnya lebih kecil, kontribusinya tetap menambah nilai akhir.
FAQ
1. Apa kepanjangan TKDN?
Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu persentase kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya.
2. Berapa bobot penghitungan TKDN barang terbaru?
Menurut Permenperin 35/2025: bahan atau material langsung 75%, tenaga kerja langsung 10%, dan biaya tidak langsung pabrik 15%.
3. Apakah sertifikat TKDN untuk industri kecil berbayar?
Tidak. Sertifikasi TKDN-IK gratis dan diajukan lewat SIINas, diproses paling lama 5 hari kerja.
4. Berapa lama sertifikat TKDN-IK berlaku?
Tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun.
5. Berapa nilai TKDN untuk diutamakan dalam pengadaan pemerintah?
Menurut PP 29/2018, produk dengan gabungan TKDN dan BMP minimal 40% wajib diutamakan.
Kesimpulan
TKDN adalah ukuran seberapa besar nilai produksi yang tinggal di Indonesia. Dengan aturan baru yang menyederhanakan bobot penghitungan dan jalur gratis bagi industri kecil, pelaku usaha punya peluang lebih besar untuk masuk pasar belanja pemerintah sambil memperkuat rantai pasok lokal.
- TKDN = persentase komponen dalam negeri pada barang atau jasa.
- Bobot terbaru: material 75%, tenaga kerja 10%, overhead 15%.
- Permenperin 35/2025 berlaku sejak 11 Desember 2025.
- TKDN-IK gratis lewat SIINas, maksimal 5 hari kerja.
- TKDN + BMP minimal 40% diutamakan dalam belanja pemerintah.