INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Beban pembayaran bunga utang pemerintah terus menjadi salah satu pos besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah menggelontorkan Rp494 triliun untuk membayar bunga utang. Nilai tersebut setara 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Besarnya pembayaran bunga utang itu kembali menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara, keberlanjutan fiskal, dan ruang belanja untuk pembangunan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran bunga utang tersebut telah mencapai 82,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp599 triliun.
Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir tahun mencapai Rp582,2 triliun. Dengan proyeksi tersebut, masih terdapat sekitar Rp88,2 triliun pembayaran bunga yang harus direalisasikan pada November dan Desember.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, sebagian besar pembayaran bunga utang pemerintah justru mengalir kepada investor domestik.
Hingga akhir Oktober, sekitar 92,7 persen pembayaran bunga utang disalurkan kepada investor Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri.
"Belanja bunga yang kami realisasikan itu mainly di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip Bisnis.com.
Secara terperinci, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp458,4 triliun, sedangkan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp35,6 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang tidak seluruhnya menjadi aliran dana keluar negeri. Sebagian besar justru menjadi pendapatan investor domestik, termasuk individu dan institusi keuangan yang memegang surat berharga pemerintah.
Ruang belanja tetap menjadi tantangan
Meski demikian, besarnya pembayaran bunga utang tetap perlu dicermati dari sisi kemampuan APBN membiayai kebutuhan pembangunan.
Hingga Oktober 2026, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.343,6 triliun. Sementara itu, total pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun dan belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp2.997,2 triliun.
Dengan realisasi tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, kinerja APBN hingga akhir Oktober masih terkendali. Penerimaan negara tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh 15,6 persen.
Pemerintah menilai keseimbangan fiskal masih berada dalam koridor yang direncanakan, dengan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
Namun, tantangan pengelolaan fiskal tidak berhenti pada kemampuan menjaga defisit. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah belanja memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan daya beli masyarakat, efektivitas alokasi anggaran menjadi semakin penting.
Ujian bagi keberlanjutan fiskal
Pembayaran bunga utang yang besar menjadi pengingat bahwa pengelolaan utang tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan. Biaya yang harus dibayarkan, jatuh tempo, komposisi mata uang, serta kemampuan penerimaan negara juga perlu diperhitungkan.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan, posisi utang pemerintah per 30 September 2026 mencapai Rp10.326,93 triliun atau sekitar 40,30 persen terhadap PDB.
Angka tersebut menempatkan pengelolaan biaya utang dan efektivitas belanja sebagai dua hal penting yang perlu berjalan beriringan.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga kepercayaan investor terhadap instrumen pembiayaan negara, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal.
Sebab, kualitas APBN pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.