INDUSTRY.co.id - Jakarta – Perubahan peta ekonomi dunia memaksa Indonesia untuk memperkuat fondasi industrinya. Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, percepatan digitalisasi, hingga tuntutan pengurangan emisi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar industri nasional tidak sekadar bertahan, tetapi mampu meningkatkan daya saing di pasar global.
Di tengah dinamika tersebut, penguatan industrialisasi menjadi agenda strategis yang membutuhkan arah kebijakan jangka panjang. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui penguatan teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan keterhubungan antarsektor industri.
Gagasan tersebut menjadi salah satu landasan lahirnya Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang diluncurkan pada akhir 2025 oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), ketika masih menjabat Menteri Perindustrian.
SBIN dirancang sebagai kerangka kebijakan nasional yang integratif dan komprehensif untuk mengarahkan pembangunan industri Indonesia agar lebih terhubung, berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, pada Juli 2025, AGK menegaskan bahwa strategi industrialisasi Indonesia harus mampu menjawab tantangan global sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi domestik.
“Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaharuan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik,” ujar AGK.
Salah satu persoalan mendasar pembangunan industri nasional selama ini adalah fragmentasi kebijakan dan ego sektoral. Berbagai kementerian, lembaga, bahkan unit kerja dalam satu kementerian, kerap menjalankan program dengan sasaran masing-masing yang belum sepenuhnya terhubung.
SBIN hadir untuk mengubah pendekatan tersebut. Pembangunan industri tidak lagi hanya dilihat berdasarkan sektor atau subsektor, tetapi melalui keseluruhan rantai pasok suatu produk, mulai dari penyediaan bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, hingga produksi barang jadi.
Pendekatan ini mencakup keterkaitan vertikal dan horizontal, baik ke belakang (backward linkage) maupun ke depan (forward linkage).
Sebagai contoh, peningkatan produksi pertanian harus berjalan beriringan dengan pengembangan industri agro, pupuk dan kimia, alat mesin pertanian, transportasi, mesin dan elektronika, pengemasan, hingga jasa logistik.
Dengan demikian, pertumbuhan satu sektor diharapkan mampu menciptakan permintaan, investasi, dan kesempatan usaha bagi sektor lainnya.
SBIN juga disusun melalui proses dengar pendapat (public hearing) yang melibatkan asosiasi industri, akademisi, serta pakar ekonomi agar arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan lingkungan strategis.
Dalam konteks kebijakan nasional, SBIN menjadi instrumen teknokratis untuk menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam arah pembangunan dan program industrialisasi.
Strategi tersebut memuat delapan elemen utama, yakni ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan industri kecil menengah (IKM), reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru.
Lima Strategi Besar untuk Memperkuat Industri Nasional
Esensi SBIN setidaknya terangkum dalam lima prinsip utama yang saling berkaitan. Kelima prinsip tersebut menjadi fondasi untuk membangun struktur industri nasional yang lebih kuat dan mampu menghadapi perubahan ekonomi dunia.
1. Mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi
Strategi pertama adalah mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi dalam satu arah pembangunan industri nasional.
Integrasi tidak hanya mencakup hubungan antarkementerian dan lembaga, tetapi juga penyelarasan kebijakan pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, hingga pembangunan wilayah.
Pelaksanaannya dilakukan melalui pemetaan rantai pasok lintas sektor dengan menggunakan pohon industri sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekurangan kapasitas dan hambatan produksi.
Selain itu, pemerintah perlu membangun koridor industri terintegrasi yang menghubungkan fasilitas hulu, industri antara, dan industri hilir dengan dukungan logistik, energi, sumber daya air, serta fasilitas riset bersama.
Pengembangan klaster industri, platform rantai pasok digital, dan integrasi perencanaan wilayah juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Melalui pendekatan ini, pengembangan industri diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu ekosistem produksi nasional.
2. Memperkuat keterkaitan industri dari hulu hingga hilir
Strategi kedua adalah memperkuat backward linkage dan forward linkage agar industri nasional tidak terus bergantung pada pasokan bahan baku maupun komponen dari luar negeri.
Keterkaitan ke belakang berkaitan dengan hubungan industri terhadap pemasok bahan baku, komponen, dan kebutuhan produksi lainnya. Sementara keterkaitan ke depan menyangkut pemanfaatan hasil produksi oleh industri lanjutan maupun pasar domestik dan ekspor.
Penguatan hubungan tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi dan kualitas bahan baku domestik, penyediaan fasilitas penyimpanan dan logistik rantai dingin, serta pencocokan kebutuhan antara pemasok dan industri pengguna melalui program business matching.
Kemitraan antara pemasok, industri pengolahan, industri besar, dan IKM juga menjadi perhatian.
Di sisi lain, peningkatan kandungan lokal melalui reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), modernisasi teknologi pemasok, serta kemitraan IKM dengan industri besar diharapkan memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.
Strategi ini juga mencakup perluasan produk hilir dan akses pasar. Salah satu contohnya adalah pengembangan oleokimia berbasis sawit yang dapat memasok kebutuhan industri kosmetik, deterjen, polimer, hingga tekstil.
Dukungan pembiayaan rantai pasok, seperti letter of credit financing, invoice financing, factoring, hingga pembiayaan investasi, diperlukan agar pelaku industri memiliki kemampuan memperbesar kapasitas produksinya.
3. Memperdalam hilirisasi sumber daya alam
Hilirisasi menjadi salah satu pilar penting dalam SBIN. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi.
Lebih dari itu, proses hilirisasi harus dilanjutkan hingga menghasilkan produk manufaktur lanjutan dan barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Rantai industri nikel, misalnya, tidak cukup hanya menghasilkan produk nikel olahan. Pengembangannya perlu dilanjutkan menuju industri bahan baterai, baterai kendaraan listrik, hingga manufaktur kendaraan listrik.
Pendalaman hilirisasi juga membutuhkan penguasaan teknologi, tenaga kerja terampil, riset terapan, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar.
Karena itu, SBIN mendorong investasi industri lanjutan, pembangunan industri antara seperti bahan kimia dan komponen elektronik, serta peningkatan kolaborasi antara perusahaan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Modernisasi proses produksi melalui otomasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi bagian dari transformasi industri.
Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperdalam struktur manufaktur dan memperkuat penguasaan teknologi nasional.
4. Memperluas pemerataan ekonomi melalui desa industri dan IKM
Strategi keempat menempatkan pemerataan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari pembangunan industri.
SBIN mendorong desa menjadi basis produksi sekaligus pusat penciptaan nilai tambah yang terhubung dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
Potensi komoditas lokal seperti kelapa, singkong, sagu, hortikultura, kakao, jagung, dan hasil laut dapat dikembangkan menjadi produk olahan melalui pembentukan Desa Industri.
Pengembangan sentra IKM juga menjadi prioritas, terutama melalui penyediaan mesin dan fasilitas produksi bersama, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, sertifikasi, teknologi, serta perluasan pasar.
Selain itu, pemerintah didorong memperluas akses infrastruktur desa, mulai dari jalan produksi, air, listrik, internet, hingga fasilitas telekomunikasi.
Salah satu gagasan yang diusung dalam SBIN adalah penetapan pelabuhan masuk (entry point) untuk sebagian barang impor di kawasan Indonesia Timur.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pelabuhan, memperkuat sektor logistik, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini menjadi pusat manufaktur, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
5. Membangun industri hijau sekaligus meningkatkan kualitas SDM
Strategi kelima menggabungkan agenda keberlanjutan lingkungan dengan peningkatan kualitas manusia.
SBIN menekankan bahwa peningkatan kapasitas produksi industri harus diikuti efisiensi energi, penghematan air dan bahan baku, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular.
Pemerintah juga didorong mempercepat pelaksanaan peta jalan dekarbonisasi, khususnya pada sembilan subsektor industri, serta memperluas penggunaan teknologi carbon capture and utilization (CCU).
Penerapan standar industri hijau dan dukungan pembiayaan berbasis kinerja lingkungan menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi tersebut.
Di sisi lain, transformasi industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan teknologi.
Karena itu, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri menjadi kebutuhan mendesak. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha melalui penguatan teaching factory, program pemagangan, dan sertifikasi kompetensi.
Peningkatan keterampilan digital dan hijau juga diperlukan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan industri rendah emisi.
Dengan demikian, pembangunan industri tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, kesejahteraan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan.
Sarmuji Diminta Lanjutkan Fondasi Industrialisasi AGK
Keberhasilan SBIN pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan lintas sektor dan kesinambungan kepemimpinan.
Pembangunan industri membutuhkan investasi besar, penguasaan teknologi, serta waktu panjang untuk membentuk ekosistem produksi yang kuat. Karena itu, perubahan kepemimpinan tidak seharusnya membuat arah kebijakan industrialisasi kembali dimulai dari awal.
Fondasi yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Agus Gumiwang diharapkan dapat dilanjutkan, diperkuat, dan disempurnakan oleh kepemimpinan berikutnya.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pun menegaskan komitmennya untuk meneruskan capaian dan program yang telah dirintis pendahulunya.
“Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” tegas Sarmuji dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Perindustrian, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bagi keberlanjutan pembangunan industri nasional. Sebab, industrialisasi bukan pekerjaan satu periode pemerintahan, melainkan agenda jangka panjang yang membutuhkan kepastian arah kebijakan.
Melalui SBIN, Indonesia diharapkan mampu membangun industri yang tidak hanya kuat dalam mengolah sumber daya alam, tetapi juga memiliki rantai pasok domestik yang tangguh, penguasaan teknologi yang semakin baik, serta kemampuan menciptakan produk bernilai tambah tinggi.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini akan ditentukan oleh sejauh mana integrasi kebijakan benar-benar diwujudkan dalam program, anggaran, investasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Jika dijalankan secara konsisten, SBIN berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri yang lebih mandiri, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.
