INDUSTRY.co.id - Bogor – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti paradoks pendidikan vokasi di Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk mencetak lulusan siap kerja, tetapi lulusan SMK justru menjadi salah satu kelompok penyumbang pengangguran yang tinggi.

Namun, menurut Sarmuji, kondisi tersebut tidak terjadi di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor. Kedua institusi pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) itu dinilai berhasil menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

“SMK dibentuk untuk menyiapkan anak-anak yang siap bekerja, tetapi data menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi salah satunya justru berasal dari lulusan SMK. Namun, paradoks itu tidak terjadi di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor,” ujar Sarmuji saat kunjungan kerja di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Menurut dia, keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh kuatnya hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri atau link and match.

Sarmuji menilai, kerja sama dengan perusahaan perlu diperkuat agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini semakin penting di tengah bonus demografi dan percepatan transformasi industri yang dipengaruhi digitalisasi, otomasi, serta kecerdasan buatan (AI).

“Bonus demografi seharusnya benar-benar menjadi bonus, menjadi kelebihan dan keuntungan bagi Indonesia. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dan kesempatan kerja yang memadai, bonus demografi justru bisa menjadi beban bagi Indonesia ke depan,” katanya.

Menperin menegaskan, pendidikan vokasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mendukung sasaran tersebut, industri pengolahan ditargetkan tumbuh 8,14 persen. Produktivitas tenaga kerja manufaktur juga ditargetkan meningkat dari Rp 124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp 147,7 juta per orang pada 2029.

Karena itu, peningkatan investasi dan pembangunan fasilitas produksi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM serta produktivitas industri.

Sarmuji juga mendorong agar inovasi yang dihasilkan siswa dan mahasiswa memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, termasuk paten apabila memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan pihaknya terus menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha.

SMK-SMAK Bogor berfokus pada pendidikan kimia analisis, sedangkan Politeknik AKA Bogor mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kimia terapan, penjaminan mutu pangan, pengolahan limbah industri, dan nanoteknologi pangan.

Kemenperin berharap penguatan pendidikan vokasi tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan penyerapan lulusan, serta memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.