INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan kesiapan mendukung Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI yang turut melibatkan 22 pakar dari BRIN dan perguruan tinggi di Istana Kenegaraan, Kamis (23/9).
Menurut Arif, BRIN memiliki peran penting dalam mendukung BPGMN, terutama melalui pengembangan teknologi untuk mendeteksi titik panas atau hotspot secara lebih dini.
“Selama ini kami juga sudah melakukan itu bersama dengan Kementerian Kehutanan, dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” kata Arif kepada awak media.
Selain teknologi deteksi dini, para pakar dalam rapat tersebut turut menyampaikan sejumlah alternatif teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah sekaligus menangani kebakaran.
“Soal water injection, kemudian juga soal pompa di tingkat desa, kemudian juga bahan alternatif untuk pemadaman dan lain sebagainya,” ujar Arif.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan karhutla yang lebih presisi dengan menjadikan desa sebagai basis utama.
Pendekatan tersebut didasarkan pada peran masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan. Masyarakat dinilai memiliki kedekatan serta rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan sekitarnya sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan karhutla.
“Jadi di tingkat desa ada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Memang selama ini dianggap efektif, oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan,” tutur Arif.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut.
BPGMN nantinya diarahkan untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan karhutla, khususnya di kawasan yang memiliki lahan gambut. Pemerintah juga akan menyiapkan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya tersebut.
Menurut Raja Juli, perhatian khusus akan diberikan kepada depan, sinergi antara BRIN, pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat sistem enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pembentukan BPGMN, lanjutnya, juga menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan dari kalangan ilmuwan, termasuk hasil evaluasi dan kritik yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” kata Raja Juli.
Ke depan, sinergi antara BRIN, pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan karhutla, terutama melalui pemanfaatan teknologi deteksi dini dan penguatan peran Masyarakat Peduli Api.
