INDUSTRY.co.id - Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencatat tingkat penerimaan positif di tengah masyarakat. Survei terbaru Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan MBG menjadi program prioritas pemerintah yang dinilai paling tepat sasaran dibandingkan sejumlah program lainnya.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengatakan, tingginya penerimaan terhadap MBG tidak terlepas dari manfaat program yang dinilai dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran.
“Sedangkan program prioritas yang paling tepat sasaran, berikut urutan tiga besarnya. Makan Bergizi Gratis atau MBG 40,8 persen, Cek Kesehatan Gratis 18,7 persen, dan Sekolah Rakyat 9,8 persen,” kata Ali.
Survei ASI tersebut dilakukan secara tatap muka pada 23–29 Juli 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa MBG memperoleh persepsi positif dalam hal ketepatan sasaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Bagi Ali, capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan pemerintah, tetapi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
Meski demikian, tingginya penerimaan publik perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang konsisten. Penguatan pengawasan, transparansi, ketepatan sasaran, serta pemenuhan standar mutu menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Ali berharap pengawasan terhadap MBG terus diperkuat sehingga tren positif yang tercermin dalam survei dapat dipertahankan dan program mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian
Sejalan dengan temuan survei tersebut, Pakar Gizi Universitas Tadulako Prof. Nurudin Rahman menilai keamanan pangan harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan MBG.
Menurutnya, besarnya manfaat dan penerimaan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang diberikan memiliki kandungan gizi yang memadai, berkualitas, serta aman untuk dikonsumsi.
“Kehigienisan bahan makanan dan porsi gizi makanan sangat penting dalam penyajian MBG,” ujar Nurudin.
Ia menjelaskan, pengendalian keamanan pangan harus dilakukan sejak tahap pemilihan bahan baku. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memastikan bahan pangan yang digunakan memiliki kualitas, daya tahan, dan kandungan gizi yang sesuai.
Di sisi lain, kebersihan dapur serta kelayakan peralatan juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses penyediaan makanan.
“SPPG wajib menjaga kualitas bahan baku pangan supaya aman dikonsumsi,” katanya.
Nurudin juga mendorong agar pangan lokal lebih banyak dimanfaatkan dalam penyusunan menu MBG. Menurut dia, bahan pangan lokal tidak selalu kalah dari bahan makanan dengan harga lebih mahal selama memenuhi persyaratan gizi dan keamanan pangan.
Penggunaan pangan lokal, lanjutnya, juga dapat memberikan sejumlah manfaat, mulai dari memperkaya variasi menu hingga meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
Pengawasan Perlu Melibatkan Banyak Pihak
Nurudin mengapresiasi penyesuaian kebijakan MBG yang dilakukan pemerintah, termasuk pemberian prioritas kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan layanan gizi.
Namun, agar implementasi MBG berjalan optimal, ia mendorong pengawasan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan pangan.
SPPG, menurut Nurudin, juga perlu melibatkan ahli kesehatan lingkungan untuk memastikan aspek sanitasi dapur, keamanan makanan, serta penjaminan mutu menu terpenuhi.
Selain itu, keterlibatan tim multidisiplin yang memahami prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dinilai penting untuk membantu mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah berbagai risiko keamanan pangan.
Nurudin juga menekankan bahwa intervensi gizi tidak seharusnya berhenti setelah anak lahir. Pemenuhan kebutuhan gizi perlu diperhatikan sejak masa kehamilan, termasuk melalui pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membantu memastikan kecukupan gizi anak sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting.
Menjaga Kepercayaan Publik
Temuan survei ASI dan pandangan pakar gizi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap MBG dapat menjadi modal sosial bagi keberlanjutan program.
Namun, penerimaan tersebut perlu dipertahankan melalui tata kelola yang kuat. Pengawasan keamanan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kompetensi SPPG, serta evaluasi program secara berkala menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperkuat.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, MBG diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan, pemerataan layanan gizi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
