INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 masih relatif terjaga di tengah dinamika pembiayaan global. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$454,8 miliar pada Juli 2026, naik tipis dibandingkan posisi Juni 2026 sebesar US$454,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik, sementara ULN swasta justru mengalami penurunan.

“Posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar 454,8 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9% (yoy),” kata Ramdan dalam keterangan resmi Bank Indonesia, Selasa (5/9/2026).

ULN pemerintah menjadi penopang utama kenaikan utang eksternal Indonesia. Pada Juli 2026, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$218,4 miliar, tumbuh 3,2% yoy.

BI menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang dinilai masih terjaga.

Pemerintah, lanjut BI, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk menciptakan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22% dari total ULN pemerintah. Berikutnya administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.

BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh utang tersebut merupakan utang jangka panjang.

Di sisi lain, ULN swasta justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juli 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,5 miliar, atau mengalami kontraksi 1,2% yoy.

Penurunan ULN swasta terutama berasal dari kelompok peminjam korporasi nonkeuangan atau nonfinancial corporations yang mengalami kontraksi 1,4% yoy. Sementara itu, ULN dari kelompok lembaga keuangan atau financial corporations turun 0,3% yoy.

Dari sisi sektoral, ULN swasta terutama terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa mencapai 80,6% dari total ULN swasta.

Struktur utang swasta juga masih didominasi oleh ULN jangka panjang, sehingga dinilai dapat membantu menjaga risiko pembiayaan eksternal tetap terkendali.

Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat. Salah satu indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang,” ujar Ramdan.

BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Langkah tersebut diperlukan agar peningkatan pembiayaan eksternal tetap mampu mendukung pembangunan tanpa menimbulkan risiko berlebihan terhadap stabilitas ekonomi.

Indonesia, menurut BI, akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sembari meminimalkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data terbaru ULN Indonesia tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2026 dengan periode data Juli 2026 yang tersedia melalui situs web Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.