INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ancaman El Nino kembali menguji ketahanan sektor pertanian nasional. Memasuki pertengahan 2026, pemerintah mempercepat berbagai langkah mitigasi agar musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tidak mengganggu produksi pangan maupun kesejahteraan petani.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino mulai berkembang pada periode April–Juni 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September, bahkan berpotensi bertahan sampai awal 2027. 

Puncak kekeringan diproyeksikan terjadi pada Agustus 2026 dengan 369 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia berada pada kategori potensi kekeringan tinggi. 

Wilayah tersebut mencakup Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi sektor pertanian, mulai dari berkurangnya pasokan air irigasi, meningkatnya risiko puso, penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen, hingga terbatasnya ketersediaan air bersih di sejumlah daerah.

Mengantisipasi situasi tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah mitigasi secara terintegrasi. Salah satu program utama adalah pompanisasi dengan penyediaan 56.000 unit pompa air berukuran 3 inci, 4 inci, dan 6 inci. 

Bantuan tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan namun masih memiliki sumber air permukaan maupun air tanah yang dapat dimanfaatkan.

Di saat yang sama, penguatan infrastruktur irigasi juga terus dipacu. 

Tahun ini, Kementan menargetkan pembangunan 89.600 unit kegiatan irigasi yang diharapkan mampu mengairi lahan seluas 2,1 juta hektare. 

Hingga 25 Juli 2026, realisasi fisik pembangunan telah mencapai 46 persen atau mencakup sekitar satu juta hektare lahan.

Program tersebut meliputi pembangunan Irigasi Perpompaan (Irpom) sebanyak 17.400 unit, Irigasi Perpipaan (Irpip) sebanyak 3.500 unit, serta pembangunan embung, long storage, dan dam parit sebagai cadangan air bagi kawasan pertanian.

Selain memperkuat infrastruktur, Kementan juga mengoptimalkan sistem deteksi dini melalui Early Warning System (EWS) berbasis teknologi satelit dan radar regional. 

Sistem ini dimanfaatkan untuk memetakan wilayah rawan kekeringan, menyesuaikan jadwal tanam, hingga menyampaikan surat kewaspadaan kepada seluruh gubernur dan kepala dinas pertanian di Indonesia.

Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dinas pengairan, serta penyuluh pertanian di berbagai daerah. 

Sinergi ini mencakup percepatan perbaikan jaringan irigasi, normalisasi saluran air, penyaluran bantuan benih bagi petani terdampak gagal panen, hingga pendampingan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki pengalaman menghadapi fenomena El Nino pada tahun-tahun sebelumnya sehingga kesiapsiagaan kali ini dinilai jauh lebih baik.

"Dulu El Nino kita juga di 2023, 2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah kita sudah dengan pengalaman tiga kali selama kami di kabinet... dulu kurang persiapan kita bisa aman, apalagi sekarang," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih cepat, terukur, dan berbasis data sehingga dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dapat ditekan semaksimal mungkin.

Melalui kombinasi pompanisasi, pembangunan infrastruktur irigasi, sistem peringatan dini, dan kolaborasi lintas kementerian maupun pemerintah daerah, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman El Nino 2026. 

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.