INDUSTRY.co.id - Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) harus dimaknai lebih dari sekadar instrumen pemenuhan regulasi permodalan perbankan.
Menurut Agus, KUB merupakan platform kolaborasi strategis yang dapat memperkuat daya saing Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui pengembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penerapan tata kelola yang lebih baik.
"KUB ini merupakan platform kolaborasi yang baik, tidak sekadar dalam rangka pemenuhan modal. Tetapi di tahap awal, karena ini juga baru, yang harus dibangun adalah fundamental dari KUB itu sendiri, mulai dari tata kelola, manajemen risiko, sistem, cyber security, people, dan sebagainya," ujar Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Agus menjelaskan, pada tahap awal pembentukan KUB, fokus utama bukanlah mengejar pertumbuhan bisnis ataupun keuntungan. Prioritas terbesar adalah membangun fondasi yang kuat agar seluruh bank anggota memiliki standar yang selaras.
Ia menilai penyamaan standar tata kelola, penguatan sistem manajemen risiko, keamanan siber, serta peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting sebelum KUB berkembang menjadi kolaborasi bisnis yang lebih luas.
Agus menilai kolaborasi melalui KUB dapat memberikan manfaat besar bagi BPD, terutama dalam menekan biaya investasi teknologi yang terus meningkat.
Melalui kerja sama tersebut, bank-bank daerah dapat berbagi platform teknologi, mengembangkan infrastruktur digital bersama, hingga menyelenggarakan program pelatihan SDM secara kolektif.
"Kalau itu dikerjakan bersama, maka bisa menjadi efisiensi. Itulah yang membuat kolaborasi KUB memiliki nilai yang besar," ungkapnya.
Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi beban investasi masing-masing BPD sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor perbankan daerah.
Meski menawarkan banyak manfaat, Agus mengakui implementasi KUB masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pertama, adanya perbedaan visi serta kepentingan para pemegang saham di masing-masing BPD. Kedua, kesiapan modal, teknologi, dan kualitas SDM yang belum merata di setiap daerah.
Tantangan berikutnya adalah kekhawatiran sebagian anggota terhadap kemungkinan hilangnya identitas khas bank daerah ketika bergabung dalam skema kolaborasi.
Selain itu, pembahasan mengenai mekanisme pembagian biaya operasional (cost sharing) pada tahap awal pembentukan KUB juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
Untuk itu, Agus menekankan pentingnya membangun tata kelola yang terstandarisasi serta menyelesaikan proyek-proyek kolaborasi awal yang mampu menghasilkan nilai tambah (value creation).
Menurutnya, keberhasilan proyek bersama tersebut akan menjadi fondasi bagi pengembangan kerja sama yang lebih luas di masa depan.
"KUB harus mampu menciptakan value creation terlebih dahulu melalui tata kelola yang baik dan proyek bersama yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota," pungkasnya.
