INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dinilai mulai memberikan dampak terhadap peningkatan konektivitas sekaligus efisiensi distribusi logistik di berbagai wilayah. Hingga memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program tersebut telah menangani 2.227 kilometer jalan dan 2.917 meter jembatan di seluruh provinsi di Indonesia.
Perbaikan infrastruktur itu diklaim mempercepat mobilitas masyarakat, menekan biaya transportasi, memperlancar distribusi hasil produksi, hingga memperkuat ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi di daerah. Selain itu, akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, serta pusat pelayanan publik juga semakin mudah.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan Program Inpres Jalan Daerah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat rantai pasok nasional melalui pembangunan infrastruktur yang terhubung dengan pusat-pusat produksi dan distribusi.
"Melalui Program Inpres Jalan Daerah ini, pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir, sekaligus menghubungkan langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Dampaknya akan langsung terasa di lapangan, waktu tempuh distribusi menjadi lebih singkat, biaya angkut logistik dapat ditekan, serta risiko kerusakan hasil panen selama perjalanan dapat diminimalkan," ujar Dody.
Ia menjelaskan, program tersebut difokuskan pada penanganan ruas jalan milik pemerintah daerah yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, jalan daerah dengan jalan nasional, permukiman dengan pusat pelayanan publik, hingga kawasan pariwisata dan sentra ekonomi.
Pada tahun anggaran 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,65 triliun untuk membangun dan merehabilitasi 304 kilometer jalan serta 2.201 meter jembatan di 96 pemerintah daerah yang terdiri atas 12 pemerintah provinsi, 69 pemerintah kabupaten, dan 15 pemerintah kota.
Skala program meningkat pada pelaksanaan tahun anggaran 2025–2026. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp10,7 triliun, termasuk biaya pengawasan, untuk menangani 1.923 kilometer jalan dan 716 meter jembatan di 354 pemerintah daerah yang mencakup 34 provinsi, 294 kabupaten, dan 26 kota.
Hingga saat ini, realisasi yang telah diresmikan pada pelaksanaan tahun anggaran 2025 mencapai 1.151 kilometer jalan dan 235 meter jembatan dengan nilai investasi Rp5,4 triliun yang tersebar di 37 provinsi.
Sementara itu, sejumlah proyek kontrak tahun jamak masih berlanjut hingga tahun anggaran 2026. Pekerjaan yang masih dalam tahap konstruksi meliputi pembangunan 772 kilometer jalan dan 481 meter jembatan dengan nilai mencapai Rp5 triliun.
Salah satu proyek yang dinilai berhasil berada di Jalan Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Melalui anggaran Rp2,7 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum merekonstruksi ruas sepanjang 1,18 kilometer yang sebelumnya mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut meningkatkan kemantapan jalan sekaligus memperlancar konektivitas antara Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.
Untuk memperluas manfaat program, Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12 triliun pada tahun ini. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui konektivitas yang semakin kuat di seluruh Indonesia.
