INDUSTRY.co.id - Jakarta, Benang-benang tenun yang dipamerkan di Tugu Kunstkring, Jakarta, bukan sekadar karya budaya. Di balik setiap helainya tersimpan kisah tentang perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah membangun masa depan ekonomi daerahnya melalui kerja kolektif, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.
Semangat itu hadir dalam pameran "Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" yang berlangsung pada 13–27 Juni 2026.
Selain menampilkan kekayaan budaya berupa tenun, kuliner, dan rumah adat, pameran ini juga menjadi ruang bertemunya berbagai pemangku kepentingan untuk membicarakan masa depan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui rangkaian Dialog Kunstkring yang diinisiasi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari bersama Penabulu-Oxfam, akademisi, pemerintah, praktisi, masyarakat adat, hingga sektor swasta diajak menyusun peta jalan bersama terkait kedaulatan pangan, pariwisata berkesadaran, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi restoratif.
Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator pameran, Yori Antar, mengatakan bahwa Weaving Wonders dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.
"Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut berbagai kajian, pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi investasi dan dukungan kebijakan.
Laporan Celios tahun 2024 memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar Rp892 triliun hingga 2045 untuk mengimplementasikan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, investor, hingga lembaga filantropi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.
NTT dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi restoratif. Namun di sisi lain, provinsi ini masih menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks. Tingkat kemiskinan tercatat mencapai 17,5 persen pada Februari 2026, sementara prevalensi stunting masih berada di angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga perdagangan orang juga masih menjadi tantangan serius.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut memiliki akar yang saling berkaitan.
"Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, perempuan NTT justru menunjukkan peran yang semakin besar dalam menopang ekonomi keluarga. Survei GoodStats 2024 mencatat kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga di NTT mencapai 42,4 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 36,1 persen.
Peran itu terlihat nyata melalui berbagai inisiatif seperti program agroforestri bambu atau Mama Bambu dan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Gerakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga mengintegrasikan pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan upaya penurunan angka stunting.
Veronica menilai KPP telah berkembang menjadi instrumen penting pemberdayaan perempuan di tingkat desa.
"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," paparnya.
Langkah penting lainnya terjadi pada Mei 2026 ketika pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT dengan total luas lahan kelolaan mencapai 648 hektare.
Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan bersejarah karena membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi pengelola langsung kawasan hutan.
Kini, perempuan-perempuan NTT tidak hanya menjadi penjaga tradisi melalui tenun, tetapi juga memimpin upaya pemulihan ekosistem dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap gerakan tersebut juga datang dari sektor swasta. Salah satunya Grup Astra yang turut berpartisipasi dalam pameran melalui berbagai karya dari Desa Sejahtera Astra dan Yayasan Astra.
Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
"Astra meyakini bahwa budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat merupakan aset penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujarnya.
Melalui Weaving Wonders, perempuan NTT tidak hanya memperlihatkan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Mereka juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berpihak pada lingkungan, keluarga, dan komunitas dapat dimulai dari desa, dari kebun, dari hutan, dan bahkan dari sehelai benang tenun.
