INDUSTRY.co.id - Jakarta, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan penguatan semangat nasionalisme ekonomi melalui reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, serta optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengatakan langkah-langkah tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya nasionalisme sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Menurutnya, berbagai negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi besar membangun kemajuannya melalui kemampuan menjaga dan memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional.
“Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Esensinya adalah memastikan kekayaan nasional, devisa, dan sumber daya strategis dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Anthony dalam keterangannya, Jumat (13/6).
PEDAS mencatat komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor lebih dari US$66 miliar per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional. Besarnya nilai ekonomi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Menurut Anthony, kebijakan penguatan DHE, hilirisasi, dan pengelolaan ekspor strategis merupakan bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Tujuannya tidak hanya meningkatkan nilai tambah SDA, tetapi juga memperbesar penerimaan negara serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan ekonomi merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, penilaian terhadap kebijakan publik seharusnya didasarkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat kepentingan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia.
PEDAS juga mengingatkan bahwa transformasi ekonomi di sektor strategis hampir selalu memunculkan dinamika dan perdebatan karena menyangkut perubahan tata kelola serta distribusi manfaat ekonomi yang bernilai besar.
“Dalam konteks geoekonomi global, setiap negara yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonominya akan menghadapi tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Karena itu diperlukan objektivitas dan perspektif jangka panjang dalam melihat setiap kebijakan,” kata Anthony.
Menurut PEDAS, semakin besar DHE yang tersimpan dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat pula stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, serta kapasitas pembiayaan pembangunan nasional. Sementara itu, hilirisasi diyakini mampu mendorong terciptanya industri bernilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Anthony menilai keberhasilan agenda tersebut akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia dalam dekade mendatang.
“Indonesia terlalu besar untuk terus menjadi pemasok bahan mentah. Nilai tambah dari sumber daya alam harus kembali kepada rakyat Indonesia melalui industri yang kuat dan manfaat ekonomi yang lebih luas,” tegasnya.
PEDAS menilai penguatan DHE, hilirisasi, dan tata kelola SDA juga merupakan implementasi nyata amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam pandangan lembaga tersebut, skema tata kelola ekspor SDA melalui Danantara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya strategis nasional dapat dinikmati masyarakat secara lebih optimal.
PEDAS pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, media hingga masyarakat luas, untuk melihat perkembangan ekonomi nasional secara objektif dan berdasarkan kepentingan jangka panjang bangsa.
“Yang sedang dibangun saat ini bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan fondasi kemandirian ekonomi nasional. Keberanian menjalankan reformasi, memperkuat nasionalisme ekonomi, dan menjaga kedaulatan atas sumber daya strategis akan menjadi faktor penentu masa depan Indonesia,” pungkas Anthony.
