INDUSTRY.co.id, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat mengatasi kesenjangan pangsa pasar antara kontraktor besar dan kecil di sektor konstruksi dapat segera diatasi.
Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa menyatakan pangsa pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi dalam acara Forum Industri Konstruksi Indonesia 2017 yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Untuk memperkecil kesenjangan pasar tersebut, lanjutnya, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan, selain membatasi nilai proyek bagi usaha besar dan BUMN.
Gapensi saat ini juga tengah memperjuangkan agar proyek pemerintah dibawah Rp100 miliar tidak lagi dapat digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp50 miliar. "Kalau dulu hanya Rp50 miliar, sekarang kita diskusikan dengan pemerintah sebesar Rp100 miliar ke bawah," ujar Sekjen Gapensi.
Ia mengemukakan, penerapan aturan menteri tentang pelarangan pelaksanaan proyek di bawah Rp50 miliar oleh BUMN sukses mendorong kapasitas pelaku usaha kontraktor lokal sehingga sudah saatnya pelaku usaha lokal diberi kepercayaan lagi lebih besar untuk menggarap proyek-proyek menengah bahkan besar.
Andi menambahkan, peningkatan ini merupakan bagian dari upaya asosiasi dan pemerintah dalam membina dan memperbesar pelaku-pelaku UKM kontraktor di daerah. Dengan peningkatan kapasitas yang melesat itu, diharapkan pelaku UKM konstruksi juga dapat meningkatkan daya saing mereka di era pasar bebas ASEAN sekarang ini.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah, pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp5.500 triliun. Namun pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab pemerintah hanya sanggup menyediakan sebesar 20 persen.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI Rendy M Affandy Lamadjido juga mengatakan sektor konstruksi di Tanah Air harus dioptimalkan dengan memberdayakan beragam usaha kontraktor ukuran menengah dan kecil di berbagai daerah.
"Di daerah masih banyak kontraktor yang menganggur," kata Rendy Lamadjido.
Untuk itu, ujar dia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional juga diharapkan dapat proaktif dalam rangka melakukan penjaringan terhadap berbagai aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat konstruksi.
Dalam acara bertajuk "Menyongsong Era Baru Industri Konstruksi Indonesia sesuai UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi", Rendy mengingatkan bahwa sekarang ini ada "rongga" antara usaha kontraktor menengah atas dan menengah bawah sehingga juga berdampak kepada program pemerintah yang berkesinambungan.
Politisi PDIP itu berpendapat bahwa di Indonesia ini tidak lebih dari sekitar 50 perusahaan yang saat ini mendominasi jasa konstruksi, padahal seharusnya kontraktor besar juga dapat melakukan subkontrak ke pengusaha di daerah sehingga berkesinambungan dengan menunjang semua usaha konstruksi baik itu kecil, menengah, dan besar seperti piramida.(ant)
