INDUSTRY.co.id, Jakarta - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.
Hal itu menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden. Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim.
Hal itu dikatakan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno dalam siaran persnya, akhir pekan lalu. “Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menterjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” kata Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.
Lanjut Teguh, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.
“Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai, anggarannya sangat kecil sekali,” katanya.
Selanjutnya Teguh, menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.
"Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian,” tutupnya.
