INDUSTRY.co.id - Jakarta, Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menggelar Forum Diskusi guna membahas langkah konkrit dan menghadirkan solusi-solusi terbaik dalam pengembangan kawasan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Berkualitas Tinggi dan Berkelanjutan.

Gelaran forum diskusi secara daring itu dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, serta para narasumber, Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pantro P. Silitonga. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Tri Yuniarti, Vice President Conservation International Asia Pacific Marine Program, Mark V. Erdmann, Praktisi Pariwisata Bahari High End dan Penasihat Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi, Aji Sularso, dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, selaku Moderator.

"Saya membuka dan menjadi bagian dari Forum Diskusi Pengembangan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Berkualitas Tinggi dan Berkelanjutan (High Quality and Sustainable Tourism yang terselenggara secara daring," ujar Menpar Widiyanti seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari akun Instagram resmi miliknya @widi.waedhana, Jumat (27/6/2025).

Menpar Widiyanti menjelaskan, sebagai daya tarik yang mengedepankan keanekaragaman hayati berbasis marine yang jauh lebih unggul dari destinasi lainnya dan diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023, Raja Ampat memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi unggulan pariwisata Indonesia. Namun, potensi luar biasa ini harus kita kelola dengan bijak secara bersama.

Dengan 97% wilayah Raja Ampat adalah kawasan konservasi, kita tidak seharusnya membiarkan pariwisata dikembangkan tanpa arah yang jelas apalagi membiarkan ada ruang untuk perilaku yang merusak bahkan sampai overtourism.

"Pengembangan Raja Ampat harus dibangun diatas pondasi utama kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kedepan, seluruh kebijakan pembangunan kawasan ini harus berpedoman pada prinsip Keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem," tutur Menpar.

Di samping itu, dikatakan Menpar Widiyanti lebih lanjut, agenda pembangunan destinasi pariwisata Raja Ampat sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044. Perpres ini merupakan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, konservasi, kelautan, dan perikanan, tranportasi, tata ruang investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah.

"Upaya ini akan kita lakukan bersama Dewan Ekonomi Nasional, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Papua Barat Daya untuk mendorong transformasi Raja Ampat menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan," terangnya.

Dalam forum itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu S.Sos, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan menghaturkan terimakasih kepada Kementerian Pariwisata atas inisiatifnya menyediakan waktu untuk stakeholders bertemu bersama-sama bersinergi untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik guna mendorong pengembangan Raja Ampat sebagai destinasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan. "Sekali lagi terimakasih untuk kepedulian dan perhatiannya untuk Raja Ampat yang kebetulan ada di Papua Barat Daya," ujarnya.

"Kita harus membangun kerjasama yang sangat baik antara stakeholders, baik di tingkat nasional, Provinsi maupun dilokal, dan Kabupaten. Itu dari Kementerian Pariwisata sampai Dinas Pariwisata sampai ke semua Asosiasi sektor Swasta termasuk jangkar asosiasi homestay, ranger dan seterusnya. Dan ini harus membangun satu forum pariwisata berkualitas dengan work plan yang jelas," kata Mark V. Erdmann selaku Vice President Conservation International Asia Pacific Marine Program.

"Mohon pariwisata kita bentuk satgas atau apa mengenai penguatan Raja Ampat. Dan saya relawan untuk nanti bisalah membantu konsep pemikiran maupun praktisnya bagaimana dan bahkan kalau ada tim yang akan berangkat harus menggunakan kapal kami nanti kita siapkan complimentary dan seterusnya," sebut Praktisi Pariwisata Bahari High End dan Penasihat Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi, Aji Sularso.

"Tentunya kita perlu membuat suatu program yang sangat komprehensif dimana nanti kita bisa identify sumber pendanaannya dari mana dan juga kita identify program-program yang prioritas yang kita perlukan untuk menjadikan Raja Ampat sebagai High Quality Sustainable Tourism," tutur Direktur Eksekutif Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Ekonomi - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pantro P. Silitonga. 

"Wisatawan global itu menginginkan keamanan dan aksesibilitas yang baik untuk destinasi wisata, lalu mereka memiliki preferensi terhadap wisatawan yang memprioritaskan keberlanjutan yaitu ramah lingkungan kemudian tempat yang juga konsen terhadap aspek-aspek keberlanjutan," ungkap Tri Yuniarti dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia,,

"Intinya kami ingin mempunyai solusi-solusi lagi yang lebih konkrit sebelum kami kesana dan jadi kami akan tindak lanjuti dengan meeting-meeting selanjutnya dengan bapak-ibunya sekalian untuk bisa memformulasikan apa yang terbaik buat Raja Ampat," timpal Menpar Widiyanti menutup forum diskusi. 

Kementerian Pariwisata berharap adanya forum diskusi ini dapat lebih bersinergi secara terpadu dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.